JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.
Pengumuman pergantian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa (2/6/2026) malam.
“Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini,” kata Prasetyo.

“Untuk selanjutnya presiden memutuskan mengangkat saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian saudari Agustina Arumsari, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru,” imbuhnya.
BGN merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Dadan sendiri tercatat sebagai Kepala BGN pertama yang dilantik sejak lembaga itu dibentuk pada Agustus 2024.
Selama memimpin BGN, Dadan didampingi tiga wakil kepala, yakni Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, dan Nanik Sudaryati Deyang yang saat itu menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Audit Internal dan Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG
Pergantian pimpinan BGN terjadi di tengah mencuatnya dugaan praktik jual-beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini sedang diaudit secara internal.
Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai laporan yang masuk.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, evaluasi dilakukan agar BGN dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.
“Karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” katanya.
Sebelumnya, Sony Sonjaya sempat mengingatkan jajaran BGN dan masyarakat terkait maraknya dugaan penipuan berkedok pengurusan lokasi SPPG. Modus yang digunakan antara lain menawarkan percepatan pendaftaran hingga verifikasi dapur MBG dengan mengatasnamakan pejabat BGN maupun pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintah.
“BGN meminta seluruh jajaran aktif melakukan pencegahan serta penelusuran apabila menemukan informasi, dugaan, maupun petunjuk berupa dokumen, bukti percakapan, chatting, ataupun komunikasi di media sosial yang mengarah pada praktik penipuan tersebut,” ujar Sony dalam keterangan resmi, 17 Mei 2026.
Menurutnya, sedikitnya tiga perkara dugaan tindak pidana terkait penjualan titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG saat ini tengah berproses.
Kasus Keracunan hingga Ribuan Dapur Disuspend
Selain dugaan penyimpangan tersebut, pelaksanaan program MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa penerima manfaat di berbagai daerah.
Kasus-kasus tersebut membuat BGN harus mengambil langkah tegas dengan membekukan sejumlah SPPG yang dianggap bertanggung jawab atas penyediaan makanan bermasalah.
Data per 29 Mei 2026 menunjukkan, dari total 27.208 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 dapur atau sekitar 30 persen lebih pernah dikenai sanksi penghentian sementara (suspend).
Meski demikian, program MBG terus diperluas. Berdasarkan data 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program tersebut telah mencapai 61.239.037 orang. Sebanyak 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.
Evaluasi 1,5 Tahun Jadi Dasar Pergantian
Prasetyo menegaskan, keputusan Presiden Prabowo bukanlah langkah mendadak. Pergantian pimpinan BGN disebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah selama hampir satu setengah tahun.
“Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki,” kata Prasetyo.
Ia mengungkapkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, kualitas makanan juga menjadi aspek krusial yang harus dijaga secara konsisten karena menyangkut tujuan utama program MBG.
“Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” katanya.
Meski mengakui adanya berbagai catatan evaluasi, pemerintah tidak merinci bentuk pelanggaran maupun temuan spesifik yang terjadi selama kepemimpinan sebelumnya.
Dengan pergantian tersebut, Nanik Sudaryati Deyang kini dipercaya memimpin BGN didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperbaiki berbagai persoalan yang muncul sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” tandas Prasetyo. (*/Rel)



