JAKARTA – Pemerintah resmi membebaskan cukai etanol yang digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol di Indonesia.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 84 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam aturan terbaru tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan cukai terhadap penggunaan etil alkohol atau etanol yang dimanfaatkan dalam kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi.
“Jenis usaha industri manufaktur atau industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 6, termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (6) PMK tersebut.
Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan bioetanol sebagai bahan campuran BBM di tengah upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor.
Meski memberikan insentif berupa pembebasan cukai, pemerintah tetap menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat. Perusahaan yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut wajib memiliki Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
Selain itu, pelaku usaha pada prinsipnya harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan etanol sebagai barang kena cukai. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi perusahaan yang melakukan penimbunan etanol dan memproduksi bahan bakar hasil olahan (BHA) bukan barang kena cukai dalam satu lokasi usaha yang telah memperoleh izin atau rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bagi perusahaan yang mendapatkan pengecualian, pemerintah tetap mewajibkan pencatatan penggunaan etanol secara rinci serta penerapan sistem berbasis komputer daring yang dapat dipantau langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tak hanya syarat teknis, pemerintah juga menetapkan sedikitnya 11 persyaratan administratif yang harus dipenuhi perusahaan. Persyaratan tersebut mencakup kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), validasi status wajib pajak, dokumen pengendalian internal, izin usaha industri, hingga penjelasan teknis mengenai penggunaan etanol murni dalam proses produksi.
Pemerintah menilai pengawasan tersebut penting karena etanol masih berstatus sebagai barang kena cukai sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun fisik.
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berharap pemanfaatan bioetanol sebagai campuran BBM dapat berkembang lebih luas dan menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi nasional serta hilirisasi sektor energi.
PMK Nomor 34 Tahun 2026 ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 25 Mei 2026. (*/Rel)
