Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, sumber anggaran pengadaan sapi kurban itu berasal dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden.
“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar, Rp100 miliar,” kata Juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Sebanyak 1.098 sapi kurban tersebut terdiri dari 598 ekor yang disalurkan ke daerah dan 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
Juri merinci, bantuan untuk daerah akan didistribusikan ke 552 wilayah yang mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
“Jadi untuk daerah ada 598 sapi dan untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat ada 500 sapi. Seluruhnya total 1.098 ekor sapi,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Tak hanya jumlahnya yang fantastis, sapi-sapi kurban Presiden juga disebut masuk kategori premium. Jenisnya beragam, mulai dari Simental, Limosin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, Belgia Blue hingga Charolais dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.
“Sehingga, dalam hal pemenuhan sejumlah atau 1.098 sapi ini, bisa kami dapatkan dengan baik atas kerja sama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban, dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban,” katanya.
Pemerintah, lanjut Juri, menggandeng Kementerian Pertanian, dinas peternakan daerah, hingga Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia untuk memastikan seluruh hewan kurban memenuhi standar kesehatan dan syariat.
“Sapi ini bukan saja bobotnya memang berat di atas 800 kilogram, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan,” tegasnya.
Juri menekankan, seluruh sapi yang dibeli Presiden berasal dari peternak lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap industri peternakan nasional.
“Sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal ya, peternak lokal sehingga diharapkan mereka dapat momentum ini, mereka dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi, karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban,” ujarnya.
Pemerintah berharap momentum Idul Adha tahun ini bukan hanya menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat penerima, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan industri peternakan nasional agar semakin mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.
“Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan khususnya daging sapi dalam negeri,” tutup Juri. (*/Rel)
