JAKARATA, ALINIANEWS.COM – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menegaskan aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sama sekali bukan operasi intelijen maupun operasi militer. Menurutnya, tindakan empat terdakwa anggota TNI itu lebih tepat disebut sebagai “kenakalan”.
Pernyataan tersebut disampaikan Soleman saat menjadi saksi ahli dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis (7/5/2026).
“Jadi kalau dilihat ini, itu sama sekali tidak masuk operasi intelijen. Kalau saya sebagai Kabais saat itu, atau sekarang misalkan saya atasannya, hanya melihat itu kenakalan. Kita akan melihat itu kenakalan,” ujar Ponto di hadapan majelis hakim.
Dalam perkara ini, empat anggota TNI yang menjadi terdakwa adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. Mereka didakwa terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Ponto menilai tindakan para terdakwa tidak menunjukkan ciri operasi intelijen profesional. Ia menegaskan, operasi intelijen dirancang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun.
“Kalau operasi intelijen itu betul-betul seperti saya sampaikan tadi dijalankan, makanya Andrie itu menguap kalau tidak menyublim,” ucapnya.
Menurut dia, personel intelijen dipilih dan dilatih secara khusus untuk menjalankan operasi strategis negara. Pelatihan bahkan dilakukan secara berkala setiap enam bulan.
“Karena bagi kita operasi intelijen itu, tadi saya ulangi lagi, tidak meninggalkan jejak. Itu dilatih, orang-orangnya dipilih, dilatih. Enam bulan sekali kita latihan itu. Karena apa? Tujuannya strategis negara,” jelasnya.
Ia menilai para terdakwa justru meninggalkan banyak jejak dalam aksinya, termasuk barang bukti berupa botol tumbler yang digunakan menyimpan air keras. Hal itu, kata Ponto, menjadi indikasi kuat bahwa tindakan tersebut merupakan aksi individual dan bukan operasi resmi.
“Buktinya apa? Dia tidak lihat risiko. Orang nakal kan tidak lihat risiko. Ah, itu buktinya. Tidak lihat risiko. Tapi kalau itu memang dirancang, ya kita tidak akan ada di sidang ini. Tidak ada jejak itu. Begitu,” imbuhnya.
Dalam persidangan, Ponto juga membuka kemungkinan adanya “double agent” di lingkungan BAIS TNI. Pernyataan itu muncul saat hakim menanyakan apakah personel BAIS dapat dimanfaatkan pihak lain di luar institusi.
“Jadi anggota yang di Denma itu dipakai oleh orang lain? Ya bisa saja. Kan ada double agent. Di intelijen kan tidak dinafikan adanya double agent. Jadi bisa saja,” kata Ponto.
Namun ia menegaskan, dugaan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.
“Nah, itu tergantung nanti pemeriksaan apakah dalam pemeriksaan ini bisa terbukti ada double agent. Apakah dia ada berkenaan dengan orang lain yang nanti bersama-sama ada mungkin orang lain yang punya dendam juga sama Andrie terus menggunakan tangan-tangan mereka itu bisa saja,” jelasnya.
Sementara itu, sidang juga menghadirkan Psikolog Pusat Psikologi TNI, Kolonel Arh Agus Syahrudin. Dalam keterangannya, Agus menyebut empat terdakwa masih dinilai layak menjadi prajurit TNI dari sisi psikologis.
“Masih, Yang Mulia,” jawab Agus saat ditanya Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto terkait kelayakan psikologis para terdakwa.
Meski demikian, Agus mengakui hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan pada 19 Maret 2026 kemungkinan belum maksimal karena dilakukan tidak lama setelah aksi penyiraman terjadi.
“Pengambilan pemeriksaan psikologi atau data tanggal 19, dalam kondisi yang para terdakwa baru melaksanakan aksi, sehingga dimungkinkan hasilnya kurang maksimal,” jelas Agus. (*/Rel)
