JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya meluruskan polemik angka kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, angka tersebut bukan kondisi riil, melainkan sekadar simulasi berbasis asumsi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” kata Dadan dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).
Penjelasan itu merujuk pada skenario jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan daging sapi. Dalam praktiknya, kebutuhan tersebut tidak terjadi setiap hari.
Dadan memaparkan, satu dapur SPPG bisa menghabiskan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi dalam satu kali memasak. Jumlah itu setara dengan satu ekor sapi.
“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” ujarnya.
Meski demikian, BGN menegaskan tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Kebijakan tersebut sengaja dihindari untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan yang bisa berdampak pada harga di pasar.
Pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran. Saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, program MBG sempat menyajikan menu seragam berupa nasi goreng dan telur bagi sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkap Dadan.
Dari situ, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu. Setiap daerah didorong memanfaatkan potensi pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” jelasnya.
Klarifikasi ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait kesiapan pasokan pangan dalam program MBG. Pemerintah menekankan, skema yang diterapkan bukan berbasis konsumsi seragam nasional, melainkan distribusi menu yang adaptif agar tetap menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. (*/Rel)
