JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Keterlibatan perbankan dalam program sosial pemerintah semakin menguat. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat ikut menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan sistem transaksi dan tata kelola keuangan.
Hingga kuartal I 2026, sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memanfaatkan layanan virtual account Bank Mandiri guna mendukung distribusi dana program tersebut.
Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan peran perseroan merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” kata Riduan dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan, dukungan sistem perbankan diperlukan agar penyaluran dana lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Selain MBG, Bank Mandiri juga mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11 triliun hingga kuartal I 2026, yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM. Di sektor perumahan, pembiayaan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyasar sekitar 2.300 unit hunian.
Penguatan ekonomi desa juga menjadi perhatian. Bank Mandiri terlibat dalam mendukung sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan.
Di tengah ekspansi tersebut, kinerja perseroan tetap tumbuh solid. Laba bersih Bank Mandiri mencapai Rp15,4 triliun atau naik 16,6 persen secara tahunan, dengan pertumbuhan kredit mencapai 17,4 persen.
“Kinerja BMRI bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata tapi hasil nyata fokus sinergi yang melibatkan unsur perekonomian nasional sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Riduan.
Namun di balik percepatan program MBG, aspek pengawasan menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan penyusunan rencana aksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah potensi korupsi dalam pelaksanaannya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi KPK secara serius.
“Kami akan usul penyusunan rencana aksi bersama antara BGN dengan KPK, serta melakukan pemantauan bersama untuk setiap tahapan progresnya,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program.
“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kita akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengidentifikasi delapan potensi kerawanan dalam Program MBG, mulai dari lemahnya regulasi, panjangnya rantai birokrasi, hingga risiko konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur. Selain itu, transparansi keuangan, standar keamanan pangan, serta belum adanya indikator keberhasilan yang terukur juga menjadi catatan penting.
Dengan keterlibatan perbankan dan penguatan pengawasan, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya di lapangan. (*/Rel)
