JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono untuk segera mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin. Desakan tersebut menguat dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring, Kamis (16/4/2026).
Forum yang diikuti pimpinan DPW se-Indonesia itu menjadi ruang penyampaian kritik terbuka terhadap kinerja Sekjen yang dinilai tidak sejalan dengan arah organisasi, bahkan dianggap menghambat jalannya partai.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menilai terdapat persoalan serius di tingkat DPP. Ia menyoroti minimnya pembahasan agenda strategis partai sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum.
“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful, Jumat (17/4/2026).
Mantan Wakil Menteri Agama itu juga menilai Sekjen tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART. Ia bahkan menyebut adanya manuver yang dinilai inkonstitusional dan mengarah pada pembangkangan terhadap partai.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi. Ia menegaskan dukungan daerah terhadap langkah DPP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kader yang dinilai tidak menjalankan tugas.
“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menekankan pentingnya percepatan konsolidasi organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk verifikasi partai.
“Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik,” ujarnya.
Desakan dari sejumlah DPW ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal yang berkembang. Konsolidasi dinilai mendesak guna menjaga soliditas partai, terutama menjelang tahapan politik mendatang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia, dengan salah satu agenda utama membahas persiapan musyawarah cabang di daerah masing-masing. (*/Rel)
