JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait video ceramahnya yang viral di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan penistaan agama.
Pelapor adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya. Laporan disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4/2026) malam.
“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat,” kata Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, Senin (13/4/2026).
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam aduannya, pelapor menilai pernyataan Jusuf Kalla terkait istilah “mati syahid” telah menyinggung ajaran agama Kristen.
“Oleh karena itu kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di media sosial itu lebih terarah, bisa diselesaikan secara hukum,” ujar Sahat.
Ia menambahkan, ajaran Kristen tidak mengenal konsep kekerasan terhadap sesama manusia.
“Padahal dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada mengajarkan itu, bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun,” imbuhnya.
Meski demikian, GAMKI membuka ruang penyelesaian secara damai apabila Jusuf Kalla memberikan klarifikasi dan permintaan maaf.
Dinilai Picu Kegaduhan
Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyebut laporan ini dilakukan untuk meredam situasi yang dinilai semakin memanas di ruang publik digital.
“Jadi kami melaporkan malam ini supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Ia menilai peredaran video tersebut telah memicu reaksi berantai di media sosial.
“Komentar-komentar di media sosial sudah saling mencaci, menghina dan menyangkut SARA,” ujarnya.
Stefanus juga berharap Jusuf Kalla segera memberikan respons terbuka.
“Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Pak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya,” jelasnya.
Pihak JK Bantah, Sebut Potongan Video Tidak Utuh
Menanggapi polemik tersebut, juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membantah tuduhan yang beredar. Ia menegaskan bahwa video yang viral merupakan potongan pernyataan yang tidak utuh.
“Namun setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu,” kata Husain, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, pernyataan Jusuf Kalla disampaikan dalam sebuah ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 5 Maret 2026. Dalam konteks lengkapnya, JK justru menegaskan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan.
“JK menggambarkan usahanya mendamaikan konflik Poso dan Ambon kepada Civitas Akademika UGM. Di mana JK terlebih dahulu meluruskan keyakinan kedua kelompok yang bertikai Islam dan Kristen, bahwa mereka telah bertindak keliru menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar yang menyebabkan ribuan nyawa melayang dari kedua pihak. Dan konflik susah dihentikan,” jelasnya.
Husain menambahkan, dalam konflik Poso dan Ambon, kedua kelompok yang bertikai sempat menggunakan narasi “perang suci” yang justru memperparah situasi.
“Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan untuk saling membunuh,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Jusuf Kalla belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. (*/Rel)
