JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Kinerja penerimaan pajak Indonesia pada awal 2026 mencatat lonjakan signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, capaian tersebut bahkan mendapat respons langsung dari Presiden Prabowo Subianto dengan nada optimistis.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026), Purbaya menceritakan momen saat dirinya melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak Januari–Februari 2026 yang mencapai 30,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan nilai Rp245,1 triliun.
“Januari-Februari tumbuhnya sempat 30 persen. Waktu saya laporkan ke Bapak Presiden, komentar dia, ‘wah, sudah pada takut, ya?’ Jadi orang pajak takut nyeleweng, masyarakat juga sepertinya lebih disiplin,” kata Purbaya.
Menurutnya, respons tersebut mencerminkan meningkatnya kepatuhan, baik di kalangan aparat pajak maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Ia menilai, kondisi ini menjadi indikator positif bagi perbaikan sistem dan kinerja pengelolaan penerimaan negara.
Tren positif tersebut berlanjut hingga akhir Maret 2026. Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Jadi kenaikan penerimaan pajak itu sejalan atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak didorong oleh berbagai komponen utama, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak 57,7 persen secara tahunan menjadi Rp155,6 triliun.
“PPN dan PPnBM tumbuhnya 57,7 persen. Artinya memang kualitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” katanya.
Selain itu, penerimaan dari berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) juga menunjukkan tren kenaikan, termasuk PPh Badan, PPh Orang Pribadi, hingga PPh Pasal 21.
“PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuhnya 15,8 persen. Jadi ini suatu hal yang menunjukkan bahwa memang ada perbaikan di perekonomian kita, dan juga kerja orang pajak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen secara tahunan. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp815,0 triliun, sehingga defisit APBN berada di angka Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menegaskan bahwa defisit tersebut masih dalam batas wajar dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja sejak awal tahun.
“Defisit anggaran adalah sesuatu yang normal. Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga di awal tahun diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan pertama 2026.
“Ini by design percepatan belanja. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB di triwulan pertama 2026,” ujar Purbaya. (*/Rel)
