JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan arah kebijakan kementeriannya yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. RKP tersebut mengusung tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.
Rini menyebut, pihaknya menyiapkan lima agenda utama untuk mendukung target tersebut, mulai dari reformasi birokrasi hingga penguatan pemerintahan digital.
“Kami mendukung RKP 2026 melalui lima agenda utama, yakni penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi manajemen ASN, transformasi layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan digital,” ujar Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, seluruh program tersebut tidak hanya berorientasi pada target internal, tetapi juga diarahkan sebagai pengungkit menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam aspek reformasi birokrasi, pemerintah menargetkan terciptanya birokrasi yang akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Strategi reformasi difokuskan pada penerapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029, serta transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis shared outcome.
“Kementerian PANRB menargetkan struktur organisasi yang tepat fungsi, efisien, dan sinergis, serta tata kelola yang adaptif dan terukur,” ungkap Rini.
Ia menambahkan, penataan kelembagaan akan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah, termasuk standardisasi tata laksana birokrasi berbasis kinerja.
Selain itu, Rini juga menyoroti konsep flexible working arrangement (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Ia menegaskan, konsep tersebut bukan berarti memberikan kelonggaran tanpa target kerja.
“Pada intinya, work from home yang disampaikan lebih menekankan pada bagaimana kami bertransformasi dalam tata kelola pemerintahan. Sudah saatnya kita memperbaiki layanan kepada masyarakat yang berbasis digital, dengan tetap memperhatikan layanan yang bersifat esensial,” tegasnya.
Menurut Rini, penerapan FWA bertujuan mengubah paradigma kerja ASN dari berbasis kehadiran menjadi berbasis kinerja, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.
Dalam aspek manajemen ASN, transformasi difokuskan pada penguatan sistem merit agar berjalan efektif dan konsisten. Peningkatan kompetensi serta budaya digital juga menjadi prioritas utama.
Seluruh strategi tersebut bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah juga mengembangkan layanan multikanal, mulai dari tatap muka, layanan bergerak atau jemput bola, layanan mandiri, hingga pelayanan digital.
“Transformasi digital pemerintahan akan dimulai dari penyusunan kebijakan hingga evaluasi kinerja pemerintah digital,” imbuh Rini.
Pemerintah juga tengah menyiapkan integrasi layanan publik dan administrasi melalui satu portal nasional, meskipun implementasinya masih memerlukan perencanaan yang matang.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan dukungannya terhadap program kerja Kementerian PANRB.
“Setiap program dan anggaran tahun 2026 harus berorientasi pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan belanja kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Zulfikar.
Dengan berbagai agenda tersebut, pemerintah berharap reformasi birokrasi dan transformasi digital mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong efektivitas pemerintahan ke depan. (*/Rel)
