JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Idulfitri 2026 mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp5 triliun.
“Tentu saja (hemat anggaran). Yaitu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun ya,” kata Dadan saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran MBG untuk siswa sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026, sementara untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berlangsung hingga 17 Maret 2026. Program tersebut akan kembali berjalan setelah masa libur Lebaran.
“Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri dan program Makan Bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” ujarnya.
Menurut Dadan, kebijakan penghentian sementara ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari langkah efisiensi pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi global yang berdampak pada kondisi fiskal nasional.
BGN, kata dia, saat ini tengah melakukan penghitungan ulang terhadap penggunaan anggaran agar lebih optimal. Dari total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, lembaga tersebut memiliki dana cadangan (standby) sekitar Rp67 triliun yang belum akan digunakan dalam waktu dekat.
“Yang pertama tentu saja kita harus efektifkan anggaran yang ada agar tidak disalahgunakan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan anggaran,” kata Dadan.
Ia menambahkan, BGN juga ikut terlibat dalam pembahasan efisiensi anggaran pemerintah secara lebih luas, terutama dalam merespons perkembangan global, termasuk sektor energi.
“Kemarin kami ikut rapat dalam harmonisasi anggaran, menyikapi mekanisme atau fenomena yang berkembang di global, terutama terkait energi dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia,” ujarnya.
“Jadi kami sedang melakukan hitungan-hitungan agar bisa ikut berkontribusi dalam menyikapi krisis yang ada,” imbuhnya.
Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan penggunaan anggaran program MBG. Hal ini dilakukan mengingat sekitar 93 persen anggaran disalurkan langsung ke satuan pelayanan di daerah.
Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal BGN, audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga melibatkan Kejaksaan Agung untuk pengawasan di lapangan. Selain itu, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan “Sahabat Gizi 127” yang beroperasi selama 24 jam.
Dalam evaluasi pelaksanaan program, Dadan mengungkapkan masih ada sejumlah satuan pelayanan yang belum memenuhi standar sehingga harus ditutup sementara.
“Ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Ya, baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25.000 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.
BGN berharap langkah efisiensi serta penguatan pengawasan ini dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal, akuntabel, dan tepat sasaran. (*/Rel)
