DHARMASRAYA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempertegas komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG Kabupaten Dharmasraya yang digelar Kamis, 12 Maret 2026 di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Dharmasraya, Pj Sekretaris Daerah, Kapolres Dharmasraya,para Asisten, Kepala OPD yang tergabung dalam Satgas MBG, serta seluruh Kepala SPPG dan mitra/yayasan pengelola dapur MBG se-Kabupaten Dharmasraya. Rakor ini menjadi forum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program MBG di daerah.
16 SPPG Beroperasi, Pemkab Tegaskan Standar Harus Dipenuhi
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa saat ini terdapat 7 yayasan mitra pengelola dengan total 16 SPPG di Kabupaten Dharmasraya, di mana 14 SPPG telah beroperasi, sementara 2 SPPG lainnya masih dalam proses validasi di Badan Gizi Nasional (BGN). Namun demikian, hasil evaluasi juga mengungkap bahwa sejumlah aspek standar operasional masih perlu diperkuat, terutama terkait infrastruktur dapur, kelengkapan peralatan memasak, serta sistem pengelolaan limbah. Beberapa SPPG diketahui belum sepenuhnya memenuhi standar bangunan dan fasilitas dapur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh BGN, sehingga pemerintah daerah menegaskan perlunya perbaikan dan penyesuaian secara bertahap agar operasional dapur benar-benar memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam rapat adalah ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada dapur SPPG. Pemkab Dharmasraya menilai bahwa sistem pengelolaan limbah dapur merupakan bagian penting dalam menjaga standar kesehatan lingkungan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk melakukan pembinaan serta pengawasan intensif terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi. Selain itu, aspek higiene sanitasi dan legalitas dapur juga menjadi perhatian. Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan bahwa baru 8 SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sertifikat halal baru dimiliki oleh 1 SPPG. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pengurusan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan dukungan fasilitasi dari perangkat daerah terkait.
Rakor juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap bahan baku makanan yang digunakan oleh dapur SPPG. Koordinasi antara SPPI, pengelola dapur, serta pihak sekolah diharapkan semakin diperkuat guna memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi, kualitas, dan keamanan pangan. Menu makanan pada dapur MBG ditetapkan menggunakan siklus menu 10 hari atau 20 hari yang disusun oleh tenaga ahli gizi, sedangkan penetapan harga bahan makanan dilakukan oleh tim akuntansi berdasarkan survei harga pasar. Dalam rapat juga ditegaskan bahwa apabila bahan makanan dari supplier tidak sesuai dengan standar maupun perjanjian kerja sama, maka bahan tersebut harus ditolak.
MBG Didorong Jadi Motor Ekonomi Lokal
Selain aspek teknis dapur, Rakor MBG juga menekankan pentingnya keterlibatan ekonomi lokal dalam rantai pasok program MBG. Melalui Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 500.2/38/Diskumperdag-2026, seluruh SPPG diwajibkan mengutamakan penggunaan produk lokal dalam penyediaan bahan pangan. Produk tersebut diharapkan dapat dipasok oleh UMKM, koperasi, kelompok tani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha lokal di Kabupaten Dharmasraya. Pemkab juga mendorong pemanfaatan program One Village One Product (OVOP) sebagai sumber bahan pangan unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Dengan skema tersebut, Program MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat nagari melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Drs. H. Marlis, MM, yang hadir dalam rapat sebagai Pembina Yayasan Alinia Entrepreneur Indonesia sekaligus Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Sumatera Barat, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kualitas dan standar operasional SPPG.
Menurutnya, langkah evaluasi dan penguatan standar yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bagian penting untuk memastikan Program MBG berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kami dari unsur mitra pengelola SPPG sangat mendukung penuh komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk terus meningkatkan kualitas dan standar operasional dapur MBG. Program ini adalah program strategis nasional yang harus kita jaga bersama integritas dan kualitas pelaksanaannya,” ujar Drs. H. Marlis, MM.
Ia menegaskan bahwa seluruh mitra dapur MBG, termasuk yang berada di bawah jaringan Yayasan Alinia Entrepreneur Indonesia, siap melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek standar fasilitas dapur, sistem manajemen, kualitas bahan makanan, hingga kelengkapan sertifikasi.
“Kami berharap penguatan standar ini justru menjadi momentum untuk membangun tata kelola dapur MBG yang semakin profesional. Dengan demikian, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh para siswa penerima manfaat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, dan UMKM lokal,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, mitra pengelola dapur, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan penguatan pengawasan, standarisasi, serta pemanfaatan potensi pangan lokal, Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat berjalan optimal serta menjadi model penguatan ekonomi lokal berbasis pangan dan gizi masyarakat. (*/Redaksi )
