JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya sejumlah pihak yang memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan bisnis. Bahkan, ditemukan oknum yang mendirikan banyak yayasan agar dapat mengelola lebih dari satu dapur MBG sekaligus demi keuntungan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan fenomena tersebut sebagai praktik “ternak yayasan”. Menurutnya, sejumlah pengusaha sengaja mendirikan beberapa yayasan agar bisa mengelola banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah memang membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga untuk terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Prioritas diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut dimaksudkan agar lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan,” kata Nanik dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (8/3/2026).
Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dengan mendirikan yayasan hanya untuk mendapatkan kesempatan mengelola dapur MBG.
“Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ujarnya.
Nanik menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari tujuan awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional tidak menjadi perhatian utama.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjutnya.
BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG. Nanik menjelaskan bahwa kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegas Nanik.
Ia juga mengingatkan para Kepala SPPG agar menjalankan program sesuai pedoman teknis serta standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” pungkasnya. (*/Rel)
