JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menyampaikan bahwa pembangunan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia hingga kini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Sony, sebanyak 24.675 SPPG yang saat ini telah dibangun di berbagai daerah merupakan hasil dukungan mitra dan masyarakat, bukan dari pembiayaan langsung pemerintah pusat.
“Dari 24.675 tersebut, saat ini ya, belum ada satupun bangunan yang dibangun menggunakan dana APBN. Nah, rata-rata di negara-negara lain itu didukung oleh pemerintah yang membangun infrastruktur. Di Jepang, infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar,” ujar Sony dalam program BGN Talks yang disiarkan melalui akun YouTube BGN, Jumat (6/3).
Sony menjelaskan bahwa di sejumlah negara, program penyediaan makanan bergizi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) biasanya didukung langsung oleh pemerintah, termasuk dalam pembangunan dapur umum. Di Jepang, misalnya, infrastruktur dapur dibangun pemerintah dengan dukungan perusahaan-perusahaan besar.
Namun di Indonesia, kata Sony, pendekatan yang digunakan berbeda dengan melibatkan mitra dan masyarakat dalam pembangunan dapur MBG. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan jika seluruh pembangunan dilakukan menggunakan dana negara.
Ia menjelaskan, apabila pembangunan SPPG sepenuhnya mengandalkan APBN, proses pengadaan barang dan jasa akan memerlukan waktu panjang karena harus melalui berbagai tahapan administrasi dan mekanisme pengadaan.
“Bisa dibayangkan, kalau 24.675 SPPG yang pada hari ini, tadi saya lihat data terakhir, itu dibangun menggunakan dana APBN. Yang pertama, prosesnya berapa lama? Karena satu bangunan saja, proses pengadaan barang dan jasanya itu harus ada pokja dan syarat administrasinya,” terangnya.
Sony juga menilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapur MBG dapat meminimalkan potensi penyimpangan anggaran, termasuk kemungkinan penggelembungan harga.
“Dugaan mark up mungkin ada, gitu kan, tapi dengan seluruh SPPG yang sekarang ada dibangun oleh mitra, oleh masyarakat, ada mark up nggak? Nggak ada, siapa yang mau mark up uang sendiri?” kata Sony.
Selain faktor transparansi, ia menilai aspek kecepatan pembangunan juga menjadi pertimbangan utama. Jika pembangunan dilakukan pemerintah melalui mekanisme birokrasi, prosesnya diperkirakan bisa memakan waktu hingga lima bulan.
“Tapi kalau oleh masyarakat, dua bulan bisa jadi langsung operasional. Tidak ada BAST (berita acara serah terima), tidak ada berita acara serah terima, langsung bangun, langsung operasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN lainnya, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Menurut Nanik, BGN justru membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kualitas makanan yang disediakan bagi para pelajar di seluruh Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Nanik usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Ia mengatakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki BGN saat ini.
Nanik menyebutkan, jumlah pengawas internal BGN saat ini hanya sekitar 70 orang, sementara dapur SPPG yang telah beroperasi secara nasional telah mencapai lebih dari 24 ribu unit.
Dengan kondisi tersebut, BGN menilai pengawasan publik menjadi salah satu kunci untuk memastikan kualitas dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan. (*/Rel)
