JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan Indonesia memiliki kemungkinan untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Namun, menurutnya langkah tersebut harus diambil melalui kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait.
Hal itu disampaikan Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026).
“Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar,” kata Muzani.
“Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” lanjutnya.
Muzani menjelaskan, keberadaan BoP pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya perdamaian serta memuluskan proses gencatan senjata. Selain itu, forum tersebut juga dimaksudkan untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina serta mendukung pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di wilayah tersebut.
“Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi,” ujarnya.
Pandangan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para mantan presiden dan wakil presiden di Istana Negara pada Selasa (3/3/2026). Dalam pertemuan itu, situasi BoP turut menjadi bahan evaluasi seiring meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan seluruh pembahasan mengenai BoP untuk sementara waktu ditunda. Hal itu dilakukan karena perhatian dunia internasional saat ini tertuju pada konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan United States.
“Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama teman-teman kita konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026).
Di sisi lain, desakan agar Indonesia keluar dari BoP juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga tersebut menilai keberadaan BoP tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Dalam tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026), MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat sebagai pencetus Dewan Perdamaian Palestina justru berkontribusi terhadap meningkatnya konflik di Timur Tengah.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian kutipan dari laman resmi MUI.
Tausiyah tersebut tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.
Selain itu, MUI juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang disebut terdampak serangan Amerika Serikat dan Israel.
Muzani menambahkan, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah situasi global yang semakin tidak menentu. Menurutnya, konflik internasional berpotensi memicu perbedaan pandangan di masyarakat.
“Karena situasi global seperti sekarang ini memudahkan masyarakat berpikir menurut cara pandang masing-masing, dan itu berpotensi untuk merusak keharmonisan kita, keakraban kita dan kekompakan kita dalam berbangsa dan bernegara,” kata Muzani.
Ia menegaskan, setiap kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah tetap berlandaskan kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan negara.
“Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi untuk bangsa dan negara, demi menjaga persatuan, demi menjaga keutuhan, demi NKRI, dan demi keutuhan Republik Indonesia,” pungkasnya.
