Pemkab Dharmasraya Tancap Gas: Program MBG Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal
Dharmasraya, 21 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali menorehkan terobosan kebijakan yang patut menjadi rujukan nasional. Melalui Surat Edaran Bupati Dharmasraya tentang Kewajiban Penggunaan Produk Lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah menunjukkan langkah yang cerdas, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan rakyat.
Kebijakan ini menegaskan bahwa seluruh SPPG dan mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dharmasraya wajib mengutamakan produk lokal dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Mulai dari bahan pangan pokok, sayur-mayur, buah-buahan, hasil peternakan, hingga produk olahan lokal, seluruhnya diarahkan untuk bersumber dari pelaku usaha daerah.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat.
> “Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti hanya sebagai program pemenuhan gizi. Di Dharmasraya, kami ingin memastikan bahwa MBG juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Karena itu, kami mewajibkan penggunaan produk lokal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM daerah,” ujar Annisa.
Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang agar pelaksanaan MBG sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan desa.
> “Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah yang konkret. Anak-anak kita sehat dan bergizi, sementara ekonomi masyarakat terus tumbuh dan berdaya,” tambahnya.
MBG: Gizi Anak Terpenuhi, Ekonomi Rakyat Bergerak
Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar administratif, melainkan strategi pembangunan ekonomi yang visioner dan berkelanjutan. Dengan menjadikan SPPG sebagai pasar tetap bagi produk lokal, Pemkab Dharmasraya menempatkan negara dan pemerintah daerah sebagai offtaker yang memberikan kepastian serapan produk rakyat.
Dampaknya, roda ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat. UMKM, pasar rakyat, kelompok tani, nelayan, hingga peternak lokal memperoleh kepastian permintaan yang stabil, mendorong peningkatan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memperpendek rantai pasok pangan.
Apresiasi HMD GEMAS Sumbar: Kebijakan Pro-Rakyat dan Visioner
Apresiasi positif atas kebijakan tersebut datang dari Drs. H. Marlis, MM, Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Provinsi Sumatera Barat. Ia menilai langkah Pemkab Dharmasraya sebagai contoh ideal implementasi Program MBG di daerah.
> “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Dharmasraya. Kebijakan ini menunjukkan pemahaman yang utuh bahwa MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang keberlanjutan ekonomi rakyat,” ujar Marlis.
Menurutnya, kewajiban penggunaan produk lokal akan menciptakan multiplier effect yang signifikan, sekaligus memperkuat ekosistem pelaksanaan MBG di daerah.
> “Dengan kebijakan ini, SPPG tidak berjalan sendiri. Mereka menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha daerah. Inilah semangat besar Program MBG yang sesungguhnya,” tegasnya.
Model Sinergi Pusat–Daerah
Kebijakan Pemkab Dharmasraya juga mencerminkan sinergi konkret antara program strategis nasional dengan kebijakan daerah. Program MBG sebagai agenda prioritas nasional diterjemahkan secara adaptif dan kontekstual, sehingga manfaatnya meluas dan berkelanjutan. Dengan terobosan ini, Dharmasraya menempatkan diri sebagai model implementasi MBG berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Langkah ini menjadi bukti bahwa ketika kebijakan publik dirancang dengan visi jangka panjang dan keberpihakan yang jelas, maka gizi anak terpenuhi, ekonomi rakyat bergerak, dan pembangunan daerah tumbuh secara inklusif dan berkeadilan. (*/Redaksi )
