Menjaga Rantai Pasok MBG: Saatnya Pemerintah Daerah Menjadi Garda Terdepan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal
Opini : Drs. H. Marlis, MM, C.Med
(Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Provinsi Sumatera Barat)
Padang, 1 Februari 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Namun keberhasilan implementasi MBG di lapangan tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan dapur SPPG atau semangat para mitra pelaksana. Faktor penentunya justru terletak pada kekuatan rantai pasok pangan daerah. Dalam konteks inilah, pemerintah daerah memiliki posisi kunci sebagai simpul pengendali antara kebijakan pusat dan realitas lapangan. Tanpa tata kelola rantai pasok yang kuat di tingkat daerah, MBG berisiko menghadapi tiga persoalan utama: ketidakpastian suplai bahan pokok, volatilitas harga, serta belum optimalnya dampak ekonomi lokal.
Pemerintah Daerah sebagai Arsitek Ketahanan Pasok
MBG membutuhkan pasokan pangan yang stabil, berkelanjutan, dan terjangkau setiap hari. Ini bukan pekerjaan sederhana. Ia menuntut perencanaan lintas sektor yang terintegrasi antara dinas pangan, pertanian, perdagangan, koperasi–UMKM, hingga BUMD. Pemerintah daerah perlu berperan sebagai supply chain architect—arsitek rantai pasok—dengan melakukan pemetaan produksi pangan lokal, memperkuat cadangan pangan daerah, serta membangun skema kemitraan tetap antara SPPG dengan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Pendekatan ini akan mengurangi ketergantungan pada distributor besar sekaligus memperpendek rantai distribusi. Semakin pendek rantai pasok, semakin efisien biaya, semakin terjaga kualitas bahan, dan semakin besar nilai tambah yang tinggal di daerah. Lebih jauh, Pemda juga perlu memfasilitasi kontrak pembelian jangka menengah antara SPPG dan produsen lokal agar kepastian pasar bagi petani terjamin, sementara dapur memperoleh kepastian suplai.
Stabilitas Harga sebagai Instrumen Perlindungan Publik
Stabilitas harga bukan semata isu ekonomi, tetapi bagian dari perlindungan publik. Ketika harga bahan pokok bergejolak, dampaknya langsung terasa pada kualitas layanan MBG dan beban operasional mitra dapur. Pemerintah daerah memiliki mandat untuk menjaga stabilitas ini melalui penguatan sistem pemantauan harga real time, operasi pasar yang terukur, serta pengawasan distribusi agar tidak terjadi penimbunan dan praktik spekulatif. Dalam kondisi tertentu, intervensi pemerintah menjadi keniscayaan. Bukan untuk mematikan mekanisme pasar, tetapi untuk memastikan pasar tetap bekerja secara adil. MBG sebagai program strategis nasional tidak boleh menjadi korban distorsi distribusi.
MBG sebagai Instrumen Kebijakan Ekonomi Daerah
Jika dikelola secara progresif, MBG dapat menjadi instrumen kebijakan ekonomi daerah yang sangat efektif. Setiap rupiah anggaran yang berputar di dapur SPPG sejatinya dapat diarahkan untuk menghidupkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal. Pemerintah daerah dapat menjadikan MBG sebagai anchor demand—permintaan jangkar—bagi produk pangan daerah. Dengan pola ini, produksi lokal tumbuh karena ada pasar yang pasti, tenaga kerja terserap, dan perputaran ekonomi terjadi secara merata hingga ke nagari dan desa. Di Sumatera Barat, kami melihat potensi besar ketika SPPG dihubungkan dengan BUMNag, koperasi tani, dan kelompok ternak. Model ini perlu dilembagakan melalui regulasi daerah atau surat edaran kepala daerah agar kolaborasi tidak bersifat sporadis, melainkan sistemik.
Menuju Model Nasional Berbasis Daerah
Ke depan, MBG perlu diposisikan bukan hanya sebagai program pusat yang didistribusikan ke daerah, melainkan sebagai gerakan nasional yang ditopang oleh kekuatan lokal. Pemerintah daerah harus diberi ruang sekaligus tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan rantai pasok, dengan tetap berada dalam kerangka standar nasional. Sinergi pusat–daerah inilah yang akan menentukan keberlanjutan MBG dalam jangka panjang.
Sebagai Ketua DPW HMD GEMAS Provinsi Sumatera Barat, saya meyakini bahwa keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah daerah mengambil peran strategis: memastikan suplai aman, menjaga stabilitas harga, dan mengarahkan belanja pangan kepada ekonomi rakyat. Apabila ini terwujud, maka MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga akan tercatat sebagai salah satu kebijakan publik paling berdampak dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional. (*/Marlis – Ketua DPW HMD GEMAS SUMBAR )
