JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dalam memperkuat pengawasan internal di Kementerian Keuangan. Ia mengungkapkan telah memantau aktivitas rekening para pejabat guna mencegah praktik penyelewengan dan korupsi.
Purbaya menyebut dirinya memiliki akses untuk memeriksa rekening seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu. Namun, pengawasan secara aktif difokuskan pada pejabat mulai dari eselon I hingga eselon III.
“Saya punya akses (ke rekening) pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon III,” kata Purbaya kepada wartawan.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya mengandalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tetapi juga menggunakan berbagai data pembanding lain yang bersifat internal dan rahasia.
“Itu rahasia, di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami tidak bisa sembunyi lagi dari pengawasan,” ujarnya.
Eselon I Dinilai Relatif Aman
Purbaya mengungkapkan, sejauh ini profil keuangan pejabat eselon I cenderung stabil dan tidak menunjukkan kejanggalan berarti. Ia menduga hal itu karena kemampuan mereka dalam mengelola keuangan.
“Sebagian besar eselon I juga saya lihat. Jago-jago mereka. Flat. Mungkin (keterampilan) mereka bagus,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ada satu pun pejabat yang kebal dari pengawasan. Pemeriksaan terhadap pejabat di bawah eselon III akan dilakukan saat mereka mengajukan kenaikan jabatan.
“Jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi pejabat kami dari pengawasan. Mudah-mudahan ke depan membaik. Tentu saja nggak akan sempurna, karena mereka cukup canggih,” ujarnya.
Langkah Bersih-bersih DJP
Langkah pengawasan ini dilakukan seiring upaya pembersihan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada hari yang sama, Purbaya melantik empat pejabat DJP wilayah Jakarta Utara untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik.
“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, karena ada yang masih KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026.
Purbaya menegaskan, meski para pejabat keuangan memiliki kemampuan mengelola arus kas, hal tersebut bukan alasan untuk lengah.
“Orang keuangan memang jago mengatur saldo. Tapi jangan anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain. Yang penting bersih dan lurus, tidak ada masalah,” tegasnya.
Langkah ini, kata Purbaya, menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat integritas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (*/REL)
