JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran publik terkait potensi intervensi pemerintah terhadap independensi Bank Indonesia (BI) menyusul rencana pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.
Purbaya menegaskan, mekanisme pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh satu orang saja.
“Deputi gubernur itu bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak bisa satu orang memengaruhi semuanya, harus diskusi antara mereka saja nanti,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/1).
Ia juga menegaskan bahwa apabila Thomas resmi mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), maka yang bersangkutan akan melepaskan afiliasi politiknya dan bersikap independen.
“Kalau masuk ke BI, ya tentu harus independen,” ujarnya.
Tak Ada Tekanan ke Bank Sentral
Menanggapi isu bahwa pemerintah akan memanfaatkan BI untuk mendukung program pembangunan, Purbaya memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati batas antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Kami akan jaga independensi bank sentral semaksimal mungkin. Kalau waktu tahun 2020 kan ada krisis yang besar sekali sehingga harus disamakan kebijakannya. Kalau sekarang nggak,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga akan mudah menilai apabila terjadi tekanan berlebihan terhadap bank sentral.
“Dalam pengertian, saya nggak akan ‘memeras’ bank sentral untuk membiayai program pembangunan kita,” kata Purbaya.
Menurutnya, kondisi saat ini sangat berbeda dengan masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah dan BI harus menerapkan kebijakan burden sharing untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
INDEF: Tidak Ganggu Rupiah Selama BI Independen
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menilai wacana pengisian posisi Deputi Gubernur BI tidak akan berdampak pada nilai tukar rupiah selama independensi bank sentral tetap terjaga.
“Selama kredibilitas institusional BI terjaga dan batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas, isu pencalonan tidak akan berkembang menjadi faktor penekan tambahan bagi rupiah maupun stabilitas makroekonomi nasional,” ujar Rizal, dikutip dari ANTARA.
Ia menjelaskan, pergerakan rupiah saat ini lebih dipengaruhi faktor eksternal, seperti arah suku bunga global, penguatan dolar AS, serta arus modal asing di pasar negara berkembang.
Karena itu, menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan isu pencalonan pejabat di BI.
Rizal menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi serta konsistensi komunikasi kebijakan agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
“Yang paling penting adalah kepercayaan terhadap institusi, bukan pada individu,” katanya.
Pemerintah Klaim Tak Butuh Dana BI
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki urgensi untuk meminta dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, termasuk untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Saya juga enggak butuh uang mereka, saya kaya. Kenapa saya mesti minta uang mereka?” ujarnya berkelakar.
Menurutnya, anggaran program MBG sudah cukup besar dan dirancang secara matang.
“MBG kan cukup. Tahun ini Rp335 triliun, itu pun sudah ada desain anggarannya. Harusnya cukup. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu,” tegas Purbaya.
Ia kembali menekankan, selama tidak ada kondisi krisis seperti pandemi, pemerintah akan menjaga jarak yang sehat dengan otoritas moneter demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. (*/Rel)
