JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor pada November 2025 lalu. Anggaran tersebut difokuskan pada tahap ketiga pemulihan, khususnya perbaikan dan penggantian alat kesehatan bernilai tinggi yang rusak akibat bencana.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dana ratusan miliar rupiah itu akan digunakan untuk merevitalisasi fasilitas dan peralatan kesehatan di 87 rumah sakit serta 867 puskesmas yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kita sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga,” kata Budi dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana sektor kesehatan di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).
Budi menjelaskan, kerusakan paling signifikan terjadi pada alat-alat kesehatan berteknologi tinggi yang harganya mencapai miliaran rupiah, seperti CT Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), hingga Cath Lab.
“Nah alat kesehatan yang mahal-mahal nih, CT scan, MRI, itu mahal-mahal semua, Cath Lab. Itu kan juga miliaran. Nah itu sekarang kita lagi kirim teknisinya untuk lihat mana saja yang rusak bisa diperbaiki, mana yang harus diganti,” ujar Budi.
Ia memastikan, seluruh alat kesehatan yang rusak parah dan tidak dapat diperbaiki akan diganti menggunakan anggaran negara. “Kalau diganti, nanti pemerintah akan memasukkan itu sebagai anggaran di mana kita harus ganti,” tambahnya.
Selain peralatan medis, anggaran revitalisasi juga mencakup perbaikan bangunan fasilitas kesehatan serta penggantian ambulans yang rusak akibat terjangan banjir dan longsor. Dari pendataan Kemenkes, terdapat 204 ambulans yang terdampak, dengan sekitar 120 unit masih bisa diperbaiki, sementara sisanya harus diganti.
“Kita sudah list kan. Oh ambulans misalnya 204. Yang bisa diperbaiki berapa, oh cuma 120. Jadi mesti beli dong,” tutur Budi.
Budi memaparkan, dari total 87 rumah sakit yang terdampak bencana, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi secara total. Delapan rumah sakit berada di Aceh dan satu di Sumatra Utara. Rumah sakit tersebut, seperti RSUD Aceh Tamiang, Langkat, dan Tanjung Pura, sempat terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa.
“Sembilan rumah sakit ini banjirnya setinggi pinggang lebih. Benar-benar alatnya saja sudah enggak karu-karuan,” kata Budi.
Sementara itu, dari 867 puskesmas yang terdampak, sebanyak 152 unit sempat berhenti beroperasi pada 1 Desember 2025. Namun, per awal Januari 2026, hanya tiga puskesmas yang belum dapat beroperasi kembali.
Tiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambu Lakian di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur. Kemenkes berencana membangun ulang puskesmas tersebut di lokasi yang tidak jauh dari bangunan semula.
“Yang benar-benar hancur itu ada dua sampai tiga. Jadi kita anggarkan untuk pembangunan ulang,” ujar Budi.
Selain pemulihan fasilitas, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami tenaga kesehatan.
“Yang rusak ringan akan dapat Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, kalau rusaknya berat itu akan dibangunkan kembali,” jelas Budi.
Selain itu, tenaga kesehatan terdampak juga akan menerima bantuan hidup sebesar Rp5 juta dan bantuan furnitur sekitar Rp3 juta. Seluruh data penerima bantuan telah diverifikasi melalui dokumentasi lokasi, foto kondisi rumah, hingga titik koordinat Google Maps.
Budi menegaskan, seluruh anggaran pemulihan dan bantuan akan disalurkan melalui satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Cuma anggarannya itu nanti sepemahaman saya akan dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran,” ujarnya.
Hingga saat ini, anggaran penanganan tahap awal yang telah digelontorkan pemerintah tercatat telah melampaui Rp50 miliar. Dana tersebut merupakan gabungan dari anggaran Kemenkes, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta donasi dari pihak swasta.
“Kira-kira kalau saya lihat, ya itu masih puluhan miliar. Yang jelas di atas Rp50 miliar dan bergerak terus. Itu kombinasi dari anggaran kita, bantuan swasta, dan dari BNPB,” ungkap Budi.
Di sisi layanan kesehatan masyarakat, Kemenkes juga menggencarkan program imunisasi campak sejak Senin (5/1) di wilayah pengungsian, menyusul tingginya risiko penularan penyakit menular pascabencana.
“Nah, penyakit menular yang kita amati dengan sangat dekat, itu yang kita paling takut campak. Karena campak itu penularannya paling tinggi,” kata Budi.
Berdasarkan pemantauan Kemenkes, penyakit yang paling banyak ditemukan di lokasi pengungsian adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dan diare.
Budi memperkirakan proses pemulihan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra baru akan benar-benar rampung pada Maret 2026. (*/Rel)
