ALINIANEWS.COM – Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, sebuah agenda internasional untuk menegaskan komitmen global dalam memberantas korupsi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang hanya dapat dilawan melalui kerja kolektif.
Penetapan Hakordia bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi dan menegaskan kembali peran United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai landasan hukum internasional dalam upaya pencegahannya. Konvensi ini merupakan perjanjian global pertama yang mengikat secara hukum dan menyediakan standar komprehensif dalam memerangi praktik koruptif.
Momentum Hakordia mengajak seluruh masyarakat dunia berpartisipasi aktif membangun lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya mempromosikan penandatanganan dan ratifikasi, peringatan ini juga menekankan pentingnya implementasi nyata langkah-langkah antikorupsi yang selama ini diamanatkan UNCAC.
Relevansi Hakordia 2025 bagi Indonesia
Di Indonesia, peringatan Hakordia 2025 memegang urgensi tinggi di tengah tuntutan publik terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan negara. Dampak korupsi yang begitu luas menjadi pengingat bahwa kejahatan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan, merusak demokrasi, dan melemahkan supremasi hukum.
Dalam sektor ekonomi, korupsi menciptakan ketidakpastian pasar, menurunkan minat investasi, dan memperlambat pertumbuhan. Dana publik yang semestinya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, hilang akibat praktik curang segelintir oknum. Kondisi ini paling dirasakan kelompok masyarakat rentan yang kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak.
Selain itu, korupsi juga memicu ketidakadilan sosial. Pembiaran dan lemahnya penindakan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika kepercayaan melemah, legitimasi pemerintah ikut tergerus. Karena itu, Hakordia menjadi panggilan bersama untuk menyadari dan melawan dampak sistemik korupsi secara kolektif.
Pemberantasan Korupsi Butuh Partisipasi Masyarakat
Makna besar Hakordia 2025 tidak hanya bertumpu pada komitmen lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat luas. Pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil jika dibebankan hanya kepada lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung. Korupsi sering mengakar pada budaya dan sistem sosial, sehingga perubahan harus dimulai dari individu.
Hakordia menjadi pengingat bahwa setiap warga memiliki peran penting dalam menolak dan melaporkan tindakan koruptif. Melalui peningkatan kesadaran, masyarakat diharapkan memahami bahwa korupsi bukanlah hal yang lumrah, melainkan kejahatan yang dapat dicegah dengan integritas, etika, dan keberanian.
Perayaan ini juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai modus korupsi terkini serta mekanisme pelaporan yang aman. Keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, melaporkan indikasi penyelewengan, dan menuntut transparansi pejabat publik menjadi kunci memutus rantai korupsi. Program edukasi dan kampanye integritas saat Hakordia dirancang untuk membentuk generasi muda yang jujur dan berkarakter.
Evaluasi Implementasi UNCAC di Indonesia
Bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC, termasuk Indonesia, Hakordia berfungsi sebagai evaluasi tahunan mengenai implementasi prinsip-prinsip antikorupsi. Konvensi ini mencakup lima pilar utama: pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, serta bantuan teknis.
Melalui Hakordia 2025, instansi pemerintah, lembaga publik, hingga organisasi nonpemerintah didorong menilai sejauh mana kebijakan internal mereka selaras dengan standar global. Upaya memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi perizinan, menyederhanakan birokrasi, serta memperbaiki tata kelola menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi.
Hakordia memastikan bahwa komitmen antikorupsi tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, Hakordia 2025 menjadi momentum strategis untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*/Rel)
