JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kabar dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur bakal merelokasi sebagian produksinya ke Vietnam memicu kekhawatiran terhadap masa depan industri otomotif nasional. Jika benar terjadi, ribuan pekerja berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa terdapat dua perusahaan besar komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang tengah mempertimbangkan pemindahan sebagian aktivitas produksinya ke Vietnam.
“Saya kasih inisial saja ya, inisial, nggak boleh sebut nama karena ini lagi negosiasi. Inisialnya, PT J dan PT S. Jangan disebutkan (nama perusahaan) nanti berantakan negosiasinya. Kadang-kadang negosiasi secara silent itu penting di awal-awal ya, PT J dan PT S,” kata Said Iqbal.
Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan perubahan arah industri otomotif global yang kini semakin fokus pada kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik,” ujarnya.
Said Iqbal menjelaskan, kedua perusahaan tersebut memiliki prinsipal di Jepang yang sedang melakukan diversifikasi produk dan penyesuaian strategi bisnis global.
“Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” tuturnya.
Ia menambahkan, proses relokasi masih berada pada tahap pembahasan awal. Namun, dampaknya diperkirakan cukup besar terhadap tenaga kerja.
“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK,” ungkapnya.
Meski demikian, kalangan pengusaha meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut benar-benar akan meninggalkan Indonesia.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, mengatakan hingga saat ini belum ada informasi resmi yang memastikan kedua perusahaan tersebut akan hengkang.
“Kita belum dapat laporannya, jadi kita harus lihat dulu. Harus diteliti dulu, jangan digong langsung gitu, ya kan. Karena itu bisa menyebabkan keresahan dan sebagainya. Jadi kita harus lihat apakah itu hengkang, apakah ada konsolidasi regional, apakah ada repositioning produk. Karena ini kan multinasional company yang beroperasi di beberapa negara,” kata Bob.
Ia mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimaksud bergerak di sektor komponen kelistrikan dan banyak mengekspor produknya ke Amerika Serikat. Saat ini, industri komponen otomotif berbasis ekspor memang menghadapi tantangan akibat kebijakan tarif baru yang diterapkan AS.
“Makanya kita harus klarifikasi lagi, apakah bener-bener hengkang, ya kan. Yang saya dengar nggak begitu, gitu loh. Jadi, ya, kita harus teliti lagi, lebih dalam lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Pengamat Otomotif Senior Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, menilai kabar relokasi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurutnya, industri otomotif global saat ini tengah bergerak cepat menuju era elektrifikasi sehingga Indonesia perlu memperkuat daya saingnya.
“Untuk mencegah industri otomotif semakin banyak yang hengkang ke depan, pemerintah perlu mempercepat penyempurnaan arah kebijakan dan insentif EV yang konsisten, kompetitif terkait penguatan ekosistem komponen dalam negeri, serta meningkatkan komunikasi langsung dengan prinsipal,” ujar Yannes.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi kendaraan listrik.
“Selain itu, program reskilling tenaga kerja untuk teknologi EV juga penting agar Indonesia tetap menjadi lokasi produksi yang menarik di kawasan ASEAN,” katanya.
Menurut Yannes, perpindahan lokasi produksi merupakan bagian dari strategi global yang lazim dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknologi. Dalam kasus ini, Vietnam dinilai lebih menarik karena memiliki kebijakan yang dianggap lebih mendukung pengembangan industri komponen kendaraan listrik.
Kabar relokasi dua pabrik tersebut pun menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional agar Indonesia tidak kehilangan lebih banyak investasi manufaktur otomotif di masa mendatang. (*/Rel)
