JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah bersiap menerapkan sistem penilaian atau grading bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan baru ini akan menentukan besaran insentif yang diterima masing-masing dapur berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari mengatakan, ke depan setiap SPPG akan dievaluasi dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, mulai dari kelas A hingga kelas C.
Menurutnya, hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar dalam pemberian insentif sehingga tidak lagi diberikan dengan nominal yang sama kepada seluruh dapur MBG.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, Rabu (17/6/2026).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Penataan dapur MBG dilakukan dengan memanfaatkan masa libur sekolah. Selama periode tersebut, operasional dapur dihentikan sementara agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Menurut Qodari, momentum libur sekolah memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan di berbagai aspek pelaksanaan program.
“Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah akan menilai berbagai komponen penting yang berkaitan dengan kualitas layanan dapur MBG. Mulai dari kondisi fasilitas, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Program evaluasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas layanan bagi siswa sekolah, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi bagian dari sasaran program MBG.
Selain menerapkan sistem grading, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lain untuk memperkuat tata kelola program. Salah satunya adalah moratorium pembangunan SPPG baru serta penataan ulang jaringan dapur yang sudah beroperasi.
Menurut Qodari, fokus pemerintah saat ini bukan lagi menambah jumlah dapur, melainkan meningkatkan kualitas dapur yang sudah ada.
“Karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” imbuhnya.
Dengan sistem baru tersebut, setiap dapur MBG nantinya tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kualitas layanan dan standar yang mampu dipenuhi dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. (*/Rel)
