JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat selalu terlibat dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan pascabencana alam di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera yang belakangan terdampak banjir akibat pendangkalan sungai dan muara.
Hal tersebut disampaikan Maruli saat merespons kemungkinan keterlibatan TNI AD dalam Satuan Tugas (Satgas) Kuala, unit khusus yang dibentuk untuk mengatasi pendangkalan sungai dan muara di wilayah terdampak banjir.
“Kalau kami sih, dari semua proyek yang (penanganan) bencana alam, itu pasti ada tentaranya,” ujar Maruli saat ditemui di Satangair Pusbekangad, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).
Menurut Maruli, keterlibatan TNI AD selama ini mencakup berbagai aspek pemulihan, mulai dari pembangunan hunian sementara (huntara), pembangunan jembatan, hingga pembersihan fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan jalan yang tertutup lumpur.
“Semua ada tentara Angkatan Darat,” tegasnya.
Meski demikian, Maruli mengaku belum mengetahui secara rinci konsep dan teknis kerja Satgas Kuala. Ia hanya mengetahui pembentukan satgas tersebut merupakan usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
“Jadi memang itu saya tidak terlalu mengerti persis juga, tapi yang jelas itu sudah ada pendangkalan di muara yang akan diperdalam sehingga bisa jalur perahu,” kata Maruli.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan pembentukan Satgas Kuala sebagai unit khusus untuk menangani pendangkalan sungai dan muara akibat bencana di wilayah Sumatera. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita ditunjuk sebagai Komandan Satgas Kuala.
“Satgas Kuala melibatkan sekitar 200 personel, dipimpin oleh Wakil Panglima TNI sebagai Komandan Satgas,” ujar Sjafrie dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (5/1/2026).
Dalam rapat tersebut, disepakati pembagian Satgas Kuala ke dalam dua gugus tugas utama, yakni Gugus Tugas Pendalaman Kuala Tamiang dan Gugus Tugas Normalisasi Kuala. Pergeseran kapal dan peralatan pendukung akan dilakukan secara bertahap hingga pekan kedua Januari 2026, dengan muara Sungai Tamiang sebagai titik kumpul utama.
Pelaksanaan tugas Satgas Kuala direncanakan mulai awal Februari 2026, beriringan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang berjalan di daerah terdampak.
Sjafrie menjelaskan, dukungan logistik Satgas Kuala akan disiapkan oleh Kementerian Pertahanan, termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung seperti speed boat dan hovercraft.
“Gugus Tugas Normalisasi juga akan dilengkapi dengan peralatan penjernih air, guna membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara,” kata Sjafrie.
Selain itu, Mabes TNI akan mengoordinasikan pengurusan administrasi lingkungan serta penyelenggaraan layanan kesehatan mandiri bagi personel Satgas Kuala selama bertugas di lapangan. Kendali operasi Satgas Kuala nantinya akan dilakukan dari Kapal Markas Kementerian Pertahanan yang dikawal oleh kapal perang TNI AL.
“Kendali operasi Satgas Kuala akan dilaksanakan dari Kapal Markas Kementerian Pertahanan yang dikawal oleh KRI, dengan koordinasi erat bersama pemerintah daerah kabupaten serta instansi terkait lainnya,” ujar Sjafrie. (*/Rel)
