JOMBANG, ALINIANEWS.COM — Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas). Menurutnya, kebijakan tersebut justru membawa mudarat besar karena berpotensi menimbulkan perpecahan, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).
“Sekarang sudah jelas di depan mata ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita,” ujar Yenny saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).
Yenny menyatakan sependapat dengan pandangan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang menilai pengelolaan tambang sebaiknya dikembalikan kepada negara. “Saya mendukung seruan Kiai Said yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yenny mengungkapkan bahwa menjelang haul ayahnya, ia sempat dihubungi mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya membahas dinamika politik nasional, termasuk situasi yang berkembang di internal NU.
“Pak Luhut menyampaikan bahwa sejak awal beliau tidak setuju ormas diberi tambang. Bahkan beliau mengatakan tidak mau menandatangani karena mengelola tambang itu sangat sulit,” tutur Yenny.
Ia menambahkan, Luhut juga menyinggung pandangan kalangan Tionghoa yang menyebut pengelolaan tambang membutuhkan “tangan dingin”. Jika tidak, kata Yenny mengutip pandangan tersebut, tambang justru akan memicu konflik dan perpecahan.
Yenny mengaku prihatin dengan kondisi NU saat ini. Ia menyinggung makna “tambang” yang dulu menjadi simbol pengikat dan persatuan, namun kini justru berubah menjadi sumber ancaman bagi para pemimpin organisasi.
“Ini harus menjadi bahan renungan bersama,” ujarnya.
Karena itu, Yenny menyerukan agar NU menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi membawa mudarat. Ia menilai, jika pemerintah ingin memberikan dukungan, sebaiknya dalam bentuk anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan sekolah, pondok pesantren, dan fasilitas sosial lainnya.
“Kalau dalam bentuk anggaran untuk pendidikan dan kemaslahatan umat, itu jauh lebih bermanfaat. Tapi kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar,” tegasnya.
Yenny juga mengingatkan kembali pesan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, bahwa organisasi ini didirikan atas dasar semangat persatuan, mahabbah atau kasih sayang, serta untuk menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya menyinggung sebagian pihak. Namun, menurutnya, kegelisahan tersebut perlu disuarakan demi menjaga marwah dan persatuan NU.
Lebih jauh, Yenny mengungkapkan informasi yang ia peroleh terkait adanya menteri yang disebut ngotot mendorong pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan. Dari informasi yang ia terima, izin tersebut diduga diberikan kepada ormas yang memiliki afiliasi politik.
“Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Ini yang menurut saya harus kita cermati,” kata Yenny, tanpa menyebutkan nama menteri yang dimaksud.
Ia menegaskan NU tidak boleh terjebak dalam situasi tersebut karena hanya akan merugikan organisasi. “NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU itu besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia,” pungkasnya.
Haul ke-16 Gus Dur di Tebuireng turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), serta sejumlah kiai, tokoh nasional, dan tamu undangan lainnya. (*/Rel)
