“Matahari yang Meredup: Kisah Matinya Pengusaha Daerah di Era e-Catalog”
Oleh : Drs.H.Marlis,MM ( Ketua ARDIN Sumbar )
Padang, 3 Desember 2025 – Sepuluh hingga lima belas tahun yang lalu, wajah-wajah penuh optimisme begitu mudah ditemui di berbagai sudut kota dan kabupaten. Di kantor-kantor pemerintahan, di warung kopi, di acara-acara organisasi profesi—di mana pun ada ruang bagi diskusi pembangunan, di sana ada para pengusaha muda daerah dengan mata berbinar, penuh asa. Mereka adalah tulang punggung ekonomi lokal, pejuang yang berani menembus berbagai sektor usaha dari pengadaan barang, jasa konstruksi, hingga konsultan teknis. Kala itu, suara mesin proyek yang meraung di kampung-kampung, pembangunan jalan, kantor, sekolah, dan jembatan bukan hanya pertanda kemajuan, tetapi juga tanda kehidupan ekonomi daerah yang berdenyut. Kue pembangunan—meski tak selalu merata—tetap sebagian besar dinikmati oleh pengusaha lokal yang bekerja keras membangun reputasi, jaringan, dan peran di daerahnya. Namun kemudian, angin zaman berubah.
Datangnya e-Catalog: Inovasi atau Palu Godam?
Ketika pemerintah mulai menerapkan sistem e-catalog sebagai instrumen reformasi pengadaan, banyak yang awalnya menyambut sebagai sebuah kemajuan. Transparan, efisien, anti-korupsi—begitu jargon yang dijanjikan. Namun di balik layar, imbasnya justru menjadi gelombang besar yang meratakan ekosistem usaha di daerah. Pengusaha lokal—yang selama ini hidup dari kredibilitas, kedekatan sosial, dan kemampuan adaptasi lapangan—mendadak rontok, satu per satu. Mereka kalah oleh perusahaan besar dari luar daerah, oleh konglomerasi industri, oleh pemain nasional yang memiliki modal besar, akses politik kuat, dan kemampuan mengikuti administrasi digital yang rumit. Sementara pengusaha daerah yang dulunya hidup dari kerja keras, tetapi tidak memiliki pengetahuan digital, tidak punya modal besar, dan hanya mengandalkan surat perusahaan serta jejaring personal—tidak siap bertransformasi. Mereka tumbang dalam senyap. Toko-toko tutup. Gudang kosong. Alat berat dijual. Kantor sepi. Dan banyak yang akhirnya berpindah profesi—sebagian bahkan menyerah pada keadaan.
Organisasi Besar yang Hilang Wibawa
Kejayaan organisasi masa lalu seperti ARDIN, Gapensi, Inkindo, yang dahulu begitu kuat sebagai jembatan pemerintah dan dunia usaha, kini perlahan memudar. Mereka pernah menjadi raksasa. Menjadi tempat belajar, bertukar gagasan, dan membangun solidaritas sesama pengusaha.
Namun hari ini, organisasi itu seperti kapal tanpa kompas, hanyut di tengah badai persaingan yang tak seimbang.
Bahkan Kadin, institusi yang dahulu menjadi rumah besar dunia usaha, kini kehilangan taji dan kewibawaannya. Ia hadir, tetapi tak lagi mampu menjadi perisai pengusaha daerah di tengah derasnya arus digitalisasi pengadaan yang tidak ramah bagi mereka.
E-Catalog: Modernitas atau “Korupsi yang Dilegalkan”?
Pertanyaannya: Apakah sistem e-catalog yang hari ini membuat pengusaha daerah kolaps adalah sistem terbaik?
Faktanya berbicara lain. E-catalog bukan sekadar marketplace barang pemerintah. Dalam praktiknya, ia telah berubah menjadi arena bancakan bagi oknum-oknum tertentu—baik dari aparat penegak hukum, pejabat berpengaruh, maupun kelompok industri yang bermain sebagai “pemain besar”.
Yang lebih menyedihkan: Cashback atau komisi 20–35% dalam setiap pengadaan bukan lagi rahasia.
Masyarakat tahu.
Pelaku usaha tahu.
Semua tahu.
Namun siapa penikmatnya?Jawabannya bergema di ruang-ruang yang tak tersentuh hukum, tak terjangkau transparansi, dan tak tersingkap oleh keberanian.
E-catalog akhirnya bukan menjadi alat pemberantas korupsi, melainkan mesin korupsi yang dilegalkan, di mana angka-angka transaksi yang tampak transparan justru menutupi permainan besar di belakang layar.
Kemana Pengusaha Daerah Harus Mengadu?
Hari ini, banyak pengusaha daerah yang masih hidup hanya menyimpan cerita duka. Cerita tentang tagihan yang tak terbayar, alat berat yang disita bank, kantor yang sepi tanpa proyek, dan organisasi usaha yang tak lagi berfungsi. Mereka merindukan masa ketika usaha lokal punya tempat,ketika anak muda berani menjadi pengusaha, ketika pemerintah benar benar berpihak pada ekonomi daerah.
Apakah pengusaha daerah harus mati perlahan hanya karena tak punya akses ke metoda digital yang rumit dan permainan kapital besar ?
Pertanyaan itu terus menggantung ditanyakan dalam hati, namun tak pernah benar benar dijawab oleh pengambil kebijakan. Karena pada akhirnya, pembangunan tanpa pengusaha daerah bukanlah pembangunan, ia hanyalah perpindahan kekayaan dari daerah ke Pusat, dari Rakyat ke para pemilik modal raksasa. Semoga bisa menjadi RENUNGAN SERIUS oleh PEMERINTAH. (*/ Drs.H.Marlis,MM, C.Med – CEO ALINIA GROUP )
