Ilustrasi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono
JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono disebut mengirim surat ke pimpinan DPR RI untuk mengajukan konsultasi perubahan rencana induk pembangunan IKN di tengah usulan moratorium pembangunan.
Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Dia menyebut ada sejumlah surat yang masuk meja pimpinan DPR, termasuk surat dari OIKN.
“Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI, yaitu nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies saat memimpin rapat, Kamis (24/7).
Adies tidak menjelaskan lebih rinci substansi dari perubahan rencana induk yang diminta Basuki. Ia kemudian melanjutkan dengan membacakan surat lain yang diterima pimpinan dewan.
Adies tidak menjelaskan lebih rinci substansi dari perubahan rencana induk yang diminta Basuki. Ia kemudian melanjutkan dengan membacakan surat lain yang diterima pimpinan dewan.
Permintaan konsultasi dari OIKN muncul di tengah sorotan terhadap keberlanjutan proyek pembangunan ibu kota negara baru. Usulan itu disampaikan Fraksi Partai Nasdem.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyebut Partai Nasdem mengusulkan moratorium sebagai salah satu opsi yang akan dikaji lebih lanjut.
“Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam perlu apa tidaknya ya,” ujar Bahtra dilansir dari CNN.Com, Jakarta, Selasa (22/7).
“Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai Nasdem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian,” imbuhnya.
Sejauh ini, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran sekitar Rp151 triliun, terdiri dari Rp89 triliun dana APBN dan Rp58,41 triliun dari investasi swasta.
Adapun pembangunan IKN dimulai pada era Presiden Joko Widodo dengan target rampung secara bertahap hingga 2045 dan total kebutuhan dana sebesar Rp460 triliun, dengan 80 persen ditargetkan berasal dari swasta.
Basuki sebelumnya memastikan pembangunan akan tetap berlanjut di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan kebutuhan anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur IKN pada 2025-2028 telah disetujui sebesar Rp48,8 triliun.
Pada Mei lalu, Basuki juga mengumumkan masuknya investasi baru senilai Rp3,65 triliun dari lima perusahaan swasta ke IKN, yaitu PT Solusi Harapan Nusantara, PT Makmur Berkah Hotel (MBH), PT Australia Independent School (IAS) Nusantara, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Kreasibeton Nusapersada.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono ingin mengubah status Bandar Udara (Bandara) IKN dari VIP menjadi umum. Puan mengatakan Basuki juga ingin mengusulkan perluasan rumah dinas pejabat di IKN.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi surat yang diterima oleh DPR RI dari Kepala OIKN. Selain itu, juga merespons pertemuan Basuki dengan sejumlah pimpinan DPR RI seperti Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa dan Sufmi Dasco Ahmad.
“Yang mana salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Ketua Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Puan mengatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPR. Hal itu dilakukan dengan meninjau langsung ke IKN.
“Rencananya pada waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang terdekat. pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” jelasnya.
Selain itu, Puan mengatakan ada juga usulan dari Basuki mengenai perluasan rumah dinas pejabat. Puan mengatakan legislator akan meninjau ke IKN untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
“Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR Untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN,” tuturnya.
“Setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” imbuh dia.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait permohonan konsultasi perubahan rencana induk IKN. Surat itu dibacakan saat rapat paripurna penutupan masa sidang IV Tahun Sidang 2024-2025.
Rapat paripurna digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
“Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI yaitu nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir melaporkan bahwa pimpinan DPR menerima sejumlah surat dari berbagai kementerian/lembaga hingga alat kelengkapan dewan (AKD). Salah satu surat yang masuk dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono (Pak Bas).
Surat tersebut disampaikan Adies saat memimpin Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar Kamis (24/7/2025). Adies menyampaikan bahwa surat tersebut telah diterima pada 21 Juli lalu.
“Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI yaitu nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies dalam laporannya. (*/rel)
