Sang Pejuang yang Terpinggirkan
Oleh: Drs.H.Marlis, MM, C.Med ( Ketua DPW HMD GEMAS Prov. Sumbar )
Ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis dan progresif nasional, tidak semua pihak menyambutnya dengan optimisme. Justru sebaliknya, pada masa-masa awal, program ini menghadapi gelombang skeptisisme yang luar biasa.
Banyak kalangan meragukan program tersebut dapat berjalan. Sebagian menganggapnya sekadar janji politik yang sulit diwujudkan. Sebagian lagi mempertanyakan kemampuan negara menyediakan infrastruktur, mekanisme, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Keraguan itu bukan tanpa alasan. Untuk menjalankan MBG, negara membutuhkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Sementara membangun SPPG bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan lahan yang sesuai, bangunan yang memenuhi standar, peralatan yang mahal, sertifikasi yang ketat, serta proses birokrasi yang tidak singkat.
Dalam situasi itulah Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mengubah strategi. Negara membuka ruang partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk ikut membangun SPPG menggunakan dana sendiri. Mereka yang bersedia diajak bergabung diberikan narasi yang mulia: menjadi Pejuang dan Patriot Bangsa dalam menyukseskan Program MBG.
Dan panggilan itu dijawab.
Bukan oleh konglomerat besar. Bukan pula oleh investor yang mencari keuntungan instan.
Yang menjawab justru masyarakat biasa, pengusaha daerah, pensiunan, pelaku UMKM, yayasan sosial, dan berbagai elemen masyarakat yang percaya bahwa program ini akan membawa manfaat besar bagi bangsa.
Mereka menggadaikan aset.
Mereka menjual tanah.
Mereka menguras tabungan.
Mereka meminjam uang ke bank.
Bahkan tidak sedikit yang rela meninggalkan zona nyaman demi membangun dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
Mereka bergerak dalam ketidakpastian.
Mereka membangun ketika juknis masih berubah-ubah.
Mereka berinvestasi ketika mekanisme masih terus disempurnakan.
Mereka mengambil risiko ketika hampir tidak ada contoh sukses yang bisa dijadikan acuan.
Dalam bahasa sederhana, para Mitra inilah yang menjadi pihak pertama yang berani terjun ke medan yang belum dipetakan. Mereka menerima segala konsekuensi dari sebuah proses besar yang masih mencari bentuk melalui pendekatan trial and error.
Namun justru dari keberanian para Mitra itulah Program MBG perlahan menemukan wajahnya.
SPPG mulai berdiri.
Distribusi makanan mulai berjalan.
Anak-anak sekolah mulai menerima manfaat.
Petani mulai memiliki pasar.
Peternak mulai mendapatkan pembeli.
UMKM mulai ikut tumbuh.
Dan ketika roda ekonomi mulai berputar, ketika MBG mulai dianggap berhasil, ketika ribuan dapur mulai beroperasi, muncullah gelombang baru.
Orang-orang yang sebelumnya sinis mulai tertarik.
Mereka mendengar kabar bahwa menjadi Mitra MBG sangat menguntungkan.
Mereka mendengar angka Rp6 juta per hari yang dibayarkan BGN kepada SPPG.
Mereka menghitung dengan kalkulator masing-masing.
Lalu lahirlah berbagai persepsi seolah-olah seluruh Mitra MBG sedang menikmati keuntungan besar.
Sayangnya, yang dihitung hanya angka pemasukan.
Yang tidak dihitung adalah investasi miliaran rupiah yang telah dikeluarkan.
Yang tidak dihitung adalah biaya operasional yang terus berjalan.
Yang tidak dihitung adalah cicilan bank yang harus dibayar setiap bulan.
Yang tidak dihitung adalah bunga pinjaman yang tidak pernah berhenti menagih.
Yang tidak dihitung adalah risiko usaha yang sepenuhnya ditanggung oleh Mitra.
Dan ketika badai itu datang, keadaan menjadi semakin berat.
Tiga petinggi BGN dicopot dan kemudian ditangkap Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dan praktik jual beli titik SPPG.
Publik marah.
Kepercayaan terguncang.
Program masuk dalam pusaran polemik nasional.
Namun ironisnya, dalam situasi tersebut, sebagian Mitra justru ikut menjadi sasaran kecurigaan dan kemarahan publik.
Seolah-olah Mitra adalah aktor utama dari seluruh persoalan yang terjadi.
Seolah-olah Mitra adalah pihak yang menikmati seluruh keuntungan.
Seolah-olah Mitra adalah bagian dari masalah.
Padahal faktanya, sebagian besar Mitra tidak mengetahui, tidak terlibat, dan justru menjadi pihak yang paling rentan menerima dampaknya.
Mereka telah mengeluarkan modal.
Mereka telah membangun fasilitas.
Mereka telah merekrut relawan.
Mereka telah membuka lapangan kerja.
Mereka telah membantu negara menjalankan program yang bahkan negara sendiri belum mampu membangun infrastrukturnya secara mandiri dalam waktu singkat.
Tetapi hari ini, banyak dari mereka justru berada dalam posisi yang sulit.
Di depan publik mereka disebut pejuang.
Di rumah mereka menghitung tagihan.
Di media mereka disebut patriot.
Di meja makan mereka memikirkan cicilan.
Di forum-forum mereka dipuji.
Namun di balik pintu rumah, mereka memeluk istri dan anak-anak sambil bertanya dalam hati:
“Kapan modal ini kembali?”
“Bagaimana membayar utang bank bulan depan?”
“Apakah investasi ini akan menjadi beban seumur hidup?”
Sungguh tragis.
Mereka yang dahulu dipanggil sebagai pejuang, kini merasa menjadi pihak yang ditinggalkan.
Mereka yang dahulu diminta membantu negara, kini justru merasa harus berjuang sendirian.
Padahal tanpa keberanian para Mitra pada masa-masa awal, sangat mungkin Program MBG tidak akan berkembang secepat hari ini.
Karena itu, sudah saatnya negara melihat persoalan ini secara lebih adil dan proporsional.
Penegakan hukum harus tetap berjalan.
Korupsi harus ditindak tegas.
Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun jangan sampai semangat pemberantasan korupsi berubah menjadi pengabaian terhadap nasib ribuan Mitra yang telah berinvestasi secara sah dan beritikad baik.
Mitra bukan meminta perlakuan istimewa.
Mitra tidak meminta penghargaan.
Mitra tidak meminta gelar pejuang.
Mitra hanya meminta satu hal:
Kepastian.
Kepastian bahwa investasi yang telah mereka keluarkan tidak sia-sia.
Kepastian bahwa negara hadir melindungi mereka yang telah membantu menjalankan program negara.
Kepastian bahwa hutang-hutang yang mereka tanggung tidak berubah menjadi tragedi keluarga.
Dan kepastian bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya menanggung kerugian sendirian setelah diminta ikut berjuang.
Hari ini mungkin suara para Mitra tidak terlalu terdengar.
Namun di berbagai daerah, ada ribuan orang yang sedang menunggu jawaban.
Mereka bukan penjahat.
Mereka bukan koruptor.
Mereka adalah warga negara yang pernah diminta untuk percaya.
Dan mereka masih berharap Presiden Prabowo mendengar suara itu.
Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan para Mitra bukanlah predikat Pejuang atau Patriot.
Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa pengorbanan mereka tidak berakhir menjadi penyesalan. (*/ Marlis – Ketua DPW HMD GEMAS SUMBAR )
