Padang-Aktivitas tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di lokasi, tetapi harus menyasar faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut. Hal itu disampaikan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam dialog terbuka dengan para aktivis terkait berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026).
Dalam forum itu, di antara persoalan yang menjadi perhatian bersama adalah distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.
Menanggapi persoalan PETI, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menekankan pentingnya melihat persoalan secara utuh.,
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.
Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.
Selain membahas pendidikan dan lingkungan, dialog juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Menurut Mahyeldi, berbagai tantangan sosial perlu dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari dengan tetap mengedepankan aturan serta koridor hukum yang berlaku.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.
Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumbar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutup Mahyeldi. (*)
