Kepala SPPG Parupuk Tabing Diterpa Dugaan Praktik Bermasalah, Pengelolaan Limbah, Rekrutmen Keluarga hingga Pergantian Personel Jadi Sorotan
Padang, AliniaNews.com – Sejumlah dugaan persoalan serius yang terjadi di lingkungan SPPG Parupuk Tabing, Kota Padang, kini mulai menjadi perhatian berbagai pihak. Berbagai informasi, data, dan laporan yang diterima AliniaNews.com mengindikasikan adanya potensi masalah tata kelola, transparansi, serta hubungan kerja internal yang dinilai dapat mengganggu stabilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Atas dasar itu, AliniaNews.com secara resmi telah menyampaikan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala SPPG Parupuk Tabing, Sdri. NEP, guna memperoleh penjelasan langsung terhadap sejumlah dugaan yang berkembang di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab jurnalistik agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan memenuhi prinsip cover both sides.
Dugaan Penguasaan Hasil Penjualan Limbah Operasional
Salah satu isu yang paling banyak dikeluhkan adalah dugaan pengelolaan hasil penjualan limbah operasional SPPG berupa minyak jelantah, kardus bekas, dan sarang telur yang disebut-sebut tidak dikelola secara transparan.
Sejumlah sumber mempertanyakan ke mana hasil penjualan limbah yang memiliki nilai ekonomis tersebut selama ini disalurkan dan siapa yang berwenang mengelolanya.
Apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas pengelolaan aset dan pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional SPPG.
Dugaan Pengadaan Barang Tanpa Persetujuan Mitra
Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan adanya pemesanan barang dan penunjukan supplier tertentu tanpa koordinasi maupun persetujuan pihak Mitra/Yayasan.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa beberapa kebutuhan operasional, termasuk produk susu dan barang lainnya, diduga dipesan langsung tanpa melalui mekanisme komunikasi yang semestinya dengan pihak pengelola.
Jika benar terjadi, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik kewenangan serta mengganggu tata kelola kemitraan yang selama ini menjadi fondasi operasional SPPG.
Dugaan Mark-Up Harga Mulai Dipertanyakan
Tidak berhenti pada persoalan pengadaan, muncul pula dugaan bahwa harga sejumlah barang yang dibeli dari supplier tertentu berada di atas harga pasar maupun harga yang ditawarkan supplier lain.
Meski dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi resmi, sejumlah pihak menilai bahwa setiap proses pengadaan yang menggunakan dana operasional program publik harus dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tentu berhak mengetahui alasan pemilihan supplier dan dasar pertimbangan harga yang digunakan dalam setiap transaksi.
Dugaan Nepotisme dalam Rekrutmen Relawan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan masuknya anggota keluarga dan kerabat dekat ke dalam struktur relawan SPPG.
Beberapa nama disebut memiliki hubungan keluarga dengan Kepala SPPG, mulai dari ibu, tante, hingga kerabat lainnya.
Meski tidak otomatis melanggar aturan, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai proses rekrutmen yang terbuka, profesional, dan berbasis kompetensi.
Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme seleksi dan dasar penempatan para relawan tersebut.
Tingginya Pergantian Personel Dinilai Tidak Wajar
Dugaan yang paling menyita perhatian adalah tingginya angka pergantian personel selama operasional SPPG berlangsung.
Berdasarkan informasi yang diterima AliniaNews.com, selama kurang lebih delapan bulan operasional:
Asisten Lapangan (Aslap) disebut telah berganti hingga tujuh orang.
Tenaga Ahli Gizi disebut telah berganti sebanyak empat orang.
Sejumlah relawan, termasuk seorang Head Chef, dikabarkan diberhentikan.
Jika data tersebut benar, maka kondisi ini menjadi alarm serius bagi keberlangsungan operasional SPPG.
Dalam sebuah organisasi, tingginya angka pergantian personel sering kali menjadi indikator adanya persoalan mendasar yang perlu dievaluasi, baik menyangkut pola kepemimpinan, komunikasi internal, manajemen konflik, maupun tata kelola organisasi.
Demi Menjaga Marwah Program MBG
Program MBG merupakan program strategis nasional yang mengelola anggaran besar dan menyangkut kepentingan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan, konflik internal, ketidaktransparanan, maupun praktik yang berpotensi mengganggu profesionalisme pengelolaan SPPG harus memperoleh perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
AliniaNews.com menegaskan bahwa seluruh poin yang disampaikan dalam permohonan konfirmasi ini masih berupa dugaan dan informasi yang memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, Sdri. NEP belum memberikan jawaban atas permohonan konfirmasi yang telah disampaikan.
Apabila klarifikasi telah diterima, AliniaNews.com akan memuat dan mempublikasikannya secara utuh sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keberimbangan dan objektivitas pemberitaan.
“Jika berbagai dugaan tersebut terbukti benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan relawan dan mitra, tetapi juga kredibilitas Program MBG itu sendiri di mata publik.”
Tim Investigasi AliniaNews.com.
