JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Baru sehari menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang langsung mengumumkan perubahan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pejabat yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana itu menegaskan BGN tidak lagi menjadikan target 82,9 juta penerima manfaat sebagai fokus utama tahun 2026. Sebaliknya, lembaganya akan memprioritaskan kualitas layanan, efektivitas anggaran, serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik dalam konferensi pers pertamanya setelah ditunjuk memimpin BGN, Kamis (4/6/2026), di Kantor Pusat BGN, Jakarta.
“Nah, jadi gini dampaknya, kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” kata Nanik.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kualitas makanan yang diberikan serta dampaknya terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Dalam konferensi pers tersebut, Nanik mengungkapkan efisiensi anggaran menjadi agenda utama yang langsung dijalankan setelah dirinya dipercaya memimpin BGN.
Meski anggaran MBG saat ini telah berada pada kisaran Rp268 triliun, BGN masih melihat peluang untuk melakukan penghematan tanpa mengurangi sasaran program.
“Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” ujarnya.
Menurut Nanik, efisiensi akan dilakukan melalui penataan ulang berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk distribusi penerima manfaat dan pengelolaan fasilitas pendukung.
Prioritaskan Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita
Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat.
BGN akan memberikan prioritas lebih besar kepada kelompok rentan yang dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada berbagai masukan dari pakar gizi dan dokter anak terkait periode emas pertumbuhan manusia.
“Bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” katanya.
Dapur Baru Dihentikan Sementara
Langkah besar lainnya adalah penghentian sementara pembangunan dapur MBG baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Nanik, saat ini terdapat sekitar 27 ribu dapur yang telah beroperasi, sedang dibangun, atau dalam proses pendaftaran. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menambah fasilitas baru.
Moratorium dilakukan agar BGN dapat fokus membenahi dapur yang sudah ada, sekaligus memastikan penyebaran fasilitas berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Jika ditemukan daerah yang masih kekurangan kapasitas layanan, pembangunan dapur baru tetap dimungkinkan setelah evaluasi selesai.
Fokus Benahi Dapur dan Tingkatkan SDM
Alih-alih membangun fasilitas baru, BGN kini memprioritaskan peningkatan kualitas dapur yang sudah beroperasi.
Pembenahan mencakup standar kebersihan, keamanan pangan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Nanik menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan dapat dikenakan penghentian sementara operasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan memiliki kandungan gizi sesuai standar.
Perintah Prabowo: Dahulukan Wilayah 3T
Dalam kesempatan yang sama, Nanik mengungkapkan arahan khusus Presiden Prabowo terkait pelaksanaan MBG ke depan.
Menurutnya, Presiden meminta agar program lebih difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi tantangan akses pangan dan infrastruktur.
“Pak Presiden pesennya kami harus ke 3T dulu,” tegas Nanik.
Pemerintah pun tengah menyiapkan berbagai model pelaksanaan yang lebih fleksibel agar program dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Libatkan CSR dan Investor Swasta
Selain mengandalkan APBN, BGN juga membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber lain.
Nanik menyebut program MBG dapat didukung melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun investasi sektor swasta.
Skema tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program sekaligus mengurangi tekanan terhadap keuangan negara.
BGN juga mulai mendorong pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur komunitas, sehingga pelaksanaan program tidak selalu membutuhkan pembangunan infrastruktur baru.
Di saat publik masih menyoroti kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan pimpinan BGN, arah baru yang dibawa Nanik Deyang menunjukkan fokus pemerintah mulai bergeser: dari mengejar angka penerima manfaat menuju perbaikan kualitas layanan, efisiensi anggaran, dan penguatan dampak gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (*/Rel)
