Sumbar Masih Tertinggal, BGN Diminta Evaluasi Total Progres Pembangunan SPPG
Oleh : Drs. H. Marlis, MM, C.Med
(Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar)
Padang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden RI terus bergerak di berbagai daerah di Indonesia. Namun khusus di Provinsi Sumatera Barat, progres pembangunan dan realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga saat ini dinilai masih berjalan lambat dan membutuhkan evaluasi serius dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan data terbaru, dari total 551 titik SPPG yang dicanangkan di Sumatera Barat, baru terealisasi sebanyak 364 SPPG atau sekitar 66 persen. Artinya, masih terdapat 187 titik yang belum terealisasi secara optimal.
Adapun rincian progres realisasi SPPG di Sumbar saat ini meliputi :
Kabupaten Pesisir Selatan : 34
Kabupaten Solok : 31
Kabupaten Sijunjung : 21
Kabupaten Tanah Datar : 25
Kabupaten Padang Pariaman : 20
Kabupaten Agam : 32
Kabupaten Lima Puluh Kota : 16
Kabupaten Pasaman : 23
Kabupaten Dharmasraya : 16
Kabupaten Solok Selatan : 14
Kabupaten Pasaman Barat : 6
Kota Padang : 62
Kota Solok : 13
Kota Sawahlunto : 2
Kota Padang Panjang : 7
Kota Bukittinggi : 15
Kota Payakumbuh : 23
Kota Pariaman : 4
Kepulauan Mentawai : 0
Data tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan progres antar daerah, bahkan masih terdapat wilayah yang sama sekali belum menunjukkan realisasi pembangunan, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih berada pada angka nol.
Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, maupun Jambi yang progres pembangunan SPPG-nya jauh lebih agresif dan cepat, maka kondisi Sumatera Barat tentu menjadi perhatian tersendiri bagi BGN pusat.
Dalam perspektif BGN, lambatnya progres ini tidak hanya berdampak pada tertundanya pelayanan gizi kepada masyarakat dan siswa penerima manfaat, tetapi juga menghambat efek domino ekonomi yang sesungguhnya mulai tumbuh dari Program MBG, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap 187 titik yang belum terealisasi dinilai sangat penting dilakukan. BGN perlu memastikan apakah titik-titik tersebut benar-benar sedang dalam tahap progres pembangunan, atau justru hanya berhenti pada status administrasi tanpa pergerakan nyata di lapangan.
Fenomena “jual beli titik” maupun praktik menjadikan lokasi SPPG sebagai komoditas bisnis oleh oknum tertentu juga mulai menjadi perhatian serius di berbagai daerah. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi salah satu faktor penghambat percepatan realisasi Program MBG di Sumbar.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala KPPG Regional Pekanbaru yang membawahi wilayah Sumbar, Riau dan Kepri, Dr. Syartiwidya, STP, M.Si, secara normatif meminta seluruh Yayasan dan Mitra SPPG agar segera menuntaskan pembangunan titik-titik yang telah masuk tahap persiapan.
“Program MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap seluruh Yayasan dan Mitra yang telah mendapatkan titik persiapan dapat segera merealisasikan pembangunan SPPG sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan,” ujar Dr. Syartiwidya.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPPG sangat penting agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya para siswa penerima manfaat dan pelaku ekonomi lokal.
“Kami mendorong seluruh pihak untuk fokus bekerja, mempercepat progres lapangan, melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan standar operasional, sehingga target pelayanan MBG dapat tercapai secara maksimal,” tambahnya.
BGN sendiri diharapkan dapat melakukan verifikasi lapangan secara lebih ketat dan objektif, termasuk mengevaluasi titik-titik yang terlalu lama berada pada status persiapan namun tanpa progres pembangunan fisik yang jelas.
Program MBG sejatinya bukan sekadar proyek pembangunan dapur, tetapi merupakan instrumen strategis negara untuk membangun kualitas generasi Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi desa secara masif. Karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah daerah, yayasan, mitra SPPG, maupun stakeholder terkait dituntut memiliki komitmen, integritas, dan kemampuan nyata dalam merealisasikan program tersebut.
Apabila percepatan pembangunan SPPG di Sumbar dapat dilakukan secara serius dan terukur, maka program MBG diyakini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang sangat besar bagi masyarakat lokal. ( */ Marlis – Ketua DPW HMD Gemas Sumbar )
