Rontoknya Harkat dan Martabat Pemimpin di Indonesia
Ketika Kekuasaan Berakhir, Penghormatan Pun Ikut Dikubur
Oleh : Drs. H. Marlis, MM, C.Med ( Alinia Foundation )
Ada pemandangan sosial yang hari ini terasa semakin brutal di Indonesia.
Ketika seseorang masih memiliki jabatan, ia dielu-elukan, dipuji, dikawal, bahkan diperebutkan kedekatannya. Namun begitu kekuasaan itu berakhir, sebagian dari mereka justru seperti dibuang dari panggung kehidupan sosial. Dihina, dihujat, dikucilkan, bahkan dijadikan bahan olok-olokan tanpa belas kasihan.
Betapa mirisnya bangsa ini.
Seolah-olah semua pengabdian, kerja keras, pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan keluarga yang pernah mereka berikan selama memimpin, mendadak hilang tak bernilai. Yang tersisa justru sumpah serapah, cacian, fitnah, dan penghinaan yang kadang sudah melampaui batas kemanusiaan.
Fenomena ini terjadi hampir di semua level.
Mulai dari mantan kepala desa, bupati, walikota, gubernur, menteri, hingga Presiden sekalipun. Kita menyaksikan sendiri bagaimana seorang pemimpin yang dahulu dielu-elukan rakyat, setelah tak lagi memiliki kekuasaan, perlahan dijatuhkan martabatnya di ruang publik.
Pertanyaannya, fenomena apakah ini sebenarnya?
Apakah ini buah dari demokrasi yang selama ini selalu kita banggakan?
Ataukah ini tanda bahwa bangsa kita mulai kehilangan adab dalam berpolitik dan berkehidupan sosial?
Demokrasi sejatinya memang memberi ruang kritik. Kritik adalah bagian penting dari kontrol kekuasaan. Tetapi demokrasi tanpa etika dan moral hanya akan melahirkan kebrutalan sosial. Ketika kritik berubah menjadi kebencian, penghinaan, pembunuhan karakter, dan dendam politik tanpa batas, maka sesungguhnya yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, tetapi juga kualitas peradaban bangsa itu sendiri.
Ironisnya, masyarakat sering lupa bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini tidaklah mudah. Energi yang dikorbankan sangat luar biasa besar. Bukan hanya soal biaya politik yang mahal, tetapi juga tekanan mental, pertarungan sosial, konflik keluarga, fitnah, bahkan ancaman terhadap keselamatan diri.
Namun sesungguhnya, bagi sebagian pemimpin, fase yang paling menakutkan bukanlah saat bertarung merebut kekuasaan.
Yang paling berat justru adalah ketika berada di ujung kekuasaan itu sendiri.
Di fase inilah banyak pemimpin mulai kehilangan ketenangan hidupnya. Tidur tidak lagi nyenyak. Mata sulit terpejam. Mimpi buruk datang silih berganti. Bayang-bayang jerat hukum mulai menghantui. Berbagai tindakan, keputusan, permainan kekuasaan, perilaku serakah, hingga kesalahan selama menjabat perlahan muncul kembali dalam ingatan.
Mereka sadar, ketika kekuasaan hilang, maka tameng perlindungan pun ikut runtuh.
Akhirnya, pundi-pundi kekayaan yang dikumpulkan selama berkuasa justru harus kembali dihamburkan demi mempertahankan pengaruh dan keselamatan politiknya. Bahkan dalam banyak kasus, keluarga sendiri, kerabat, kolega, hingga orang-orang terdekat dipaksa maju menjadi tameng kekuasaan. Ada yang didorong maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif, ketua partai, atau pengendali proyek politik hanya demi menjaga benteng terakhir dari kekuasaan yang mulai runtuh.
Di titik inilah politik kehilangan nilai pengabdiannya dan berubah menjadi arena penyelamatan diri.
Lebih menyedihkan lagi, budaya menghormati mantan pemimpin mulai terkikis. Padahal bangsa besar selalu menjaga marwah para pemimpinnya, meskipun berbeda pandangan politik. Amerika tetap menghormati mantan presidennya. Jepang menjaga kehormatan para pemimpinnya. Bahkan negara-negara maju memahami bahwa menjatuhkan martabat mantan pemimpin sama saja merusak kewibawaan negara itu sendiri.
Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya.
Media sosial berubah menjadi arena penghukuman massal. Semua orang merasa paling benar. Semua merasa paling suci. Dan semua berlomba menjadi hakim tanpa proses moral yang sehat.
Hari ini kita melihat bagaimana Jokowi, yang pernah dipuja sebagai simbol harapan rakyat kecil, kini juga menjadi sasaran hujatan dari berbagai arah. Terlepas dari pro dan kontra terhadap kepemimpinannya, satu hal yang harus diingat: beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Jabatan tertinggi negara yang seharusnya tetap dijaga kehormatannya sebagai simbol bangsa.
Jika seorang Presiden saja bisa diperlakukan demikian, lalu bagaimana nasib pemimpin-pemimpin lain di negeri ini?
Jangan heran jika ke depan semakin sedikit orang baik yang mau menjadi pemimpin. Karena mereka melihat, setelah kekuasaan berakhir, yang menunggu bukan penghormatan, melainkan penghinaan, tekanan, ketakutan, hingga ancaman hukum dan sosial yang tak pernah berhenti.
Karena itu, ke depan berpikirlah seratus kali sebelum memutuskan untuk menjadi pemimpin.
Jangan hanya melihat kemewahan fasilitas, penghormatan protokoler, kekuasaan, dan tepuk tangan manusia ketika sedang berjaya. Sebab semua itu bisa hilang dalam hitungan hari ketika jabatan berakhir.
Jika tidak siap menjaga integritas, tidak siap menghadapi tekanan moral, tidak siap hidup sederhana, dan tidak siap menerima kenyataan pahit di akhir kekuasaan, maka jangan pernah bermain-main dengan jabatan.
Sebab kekuasaan bukan hanya tentang bagaimana cara meraihnya, tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan rakyat, hukum, sejarah, dan Tuhan.
Bangsa ini harus mulai dewasa.
Kritik boleh, evaluasi wajib, tetapi menghancurkan harkat dan martabat seseorang secara brutal bukanlah ciri bangsa beradab.
Sebab ketika kita terbiasa merendahkan mantan pemimpin hari ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan kehancuran penghormatan terhadap seluruh institusi negara di masa depan. (*/ Marlis – Alinia Foundation )
