JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim mayoritas masyarakat Indonesia masih membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil survei internal, angka kebutuhan disebut mencapai sekitar 65 persen dari total populasi.
“Alhamdulillah, berdasarkan survei, sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia memerlukan program MBG ini,” kata Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, dalam Rapat Konsolidasi Program MBG di Pangkalpinang, Jumat (17/4/2026).
Sony menegaskan, program MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami datang ke sini untuk bersama-sama saling mengingatkan. Ayo kita melaksanakan Program MBG secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat di daerah ini,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan kualitas SDM yang sehat dan cerdas menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas daerah agar implementasi program berjalan efektif dan merata.
Di sisi lain, BGN mengakui masih ditemukan sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program di lapangan. Untuk itu, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus diperketat, disertai langkah evaluasi dan mitigasi secara bertahap.
“Kita terus mengawasi SPPG ini dan apabila ditemukan pelanggaran, akan dinonaktifkan sementara untuk mengoptimalkan Program MBG ini,” kata Sony.
Ia menjelaskan, penonaktifan sementara dilakukan jika ditemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Salah satu contoh, kata dia, adalah praktik pengolahan makanan yang tidak sesuai standar keamanan pangan.
“Situasi seperti itu melanggar SOP, sehingga kami menonaktifkan SPPG sementara untuk perbaikan,” ujarnya, menyinggung kasus penyimpanan makanan yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, operasional SPPG juga dapat dihentikan sementara jika tidak memenuhi standar sarana dan prasarana dapur. Unit yang telah melakukan perbaikan dipersilakan mengajukan kembali permohonan untuk beroperasi.
“Jika dapur tidak sesuai spesifikasi, kami menghentikan sementara operasionalnya sampai melakukan perbaikan. Setelah memenuhi standar, SPPG mengajukan permohonan untuk beroperasi kembali,” kata Sony.
Dengan klaim tingginya kebutuhan masyarakat, BGN menempatkan program MBG sebagai salah satu prioritas nasional. Evaluasi berkelanjutan disebut menjadi kunci untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas. (*/Rel)
