JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga telah berkembang menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. Hingga pertengahan April 2026, investasi yang terlibat dalam program ini tercatat mencapai Rp40 triliun.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan di berbagai daerah.
“Setiap rupiah anggaran negara harus betul-betul memiliki dampak dan menghasilkan ekosistem pemberdayaan, sehingga tidak hanya memberikan gizi, namun juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas,” ujarnya, Kamis (16/4).
Menurutnya, dampak tersebut terlihat dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang terus meningkat.
“Kini kita menyaksikan program MBG berjalan mulai efektif, melibatkan banyak UMKM, tenaga kerja terus bertambah dalam pelaksanaan SPPG, sehingga terlihat dampak nyata pertumbuhan ekonomi,” kata Muhaimin.
Pemerintah, lanjut dia, juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan untuk memperluas jangkauan manfaat program tersebut. Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingginya partisipasi investasi dari sektor swasta dan masyarakat.
“Tidak kurang investasi swasta atau publik dalam program ini mencapai Rp40 triliun. Besar sekali,” ucapnya.
Muhaimin menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan melalui keterlibatan pelaku lokal, mulai dari hulu hingga hilir. Ia menyebut, UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu terus didorong menjadi pemasok utama kebutuhan SPPG.
“Ekosistem SPPG dari hilir ke hulu harus menghasilkan peluang ekonomi masyarakat lokal, tidak hanya bergantung kepada BGN, tetapi juga pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberdayaan pedagang, petani, dan peternak lokal menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Pedagang, petani, dan peternak lokal harus terus diberdayakan agar pertumbuhan ekonomi bisa berdiri di atas kekuatan sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin—yang akrab disapa Cak Imin—memuji langkah pemerintah dalam mengeksekusi program MBG sebagai bagian dari strategi besar politik anggaran.
“Politik anggaran melalui program Makan Bergizi Gratis ini adalah cita-cita yang amat lama sebagai sebuah bangsa. Politik anggaran yaitu cara kita mengelola anggaran yang bisa cepat dinikmati dan melibatkan seluruh pihak,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut berhasil menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok lapisan bawah, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah.
“Politik anggaran yang benar adalah kebijakan pengeluaran anggaran negara yang berdampak langsung dan bisa dinikmati secara merata dalam jumlah yang besar, merata dan masif,” tegasnya.
Menurut Cak Imin, distribusi anggaran yang masif melalui dapur-dapur gizi mencerminkan perubahan orientasi birokrasi pemerintah ke arah yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Politik anggaran inilah salah satu yang menjadi komitmen Pak Presiden Prabowo menggeser orientasi cara kerja pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya,” tambahnya.
Ia kembali menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara dalam program ini tidak berhenti pada aspek konsumsi semata, melainkan turut membangun ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal.
“Di mana setiap rupiah anggaran negara harus betul-betul memiliki dampak dan menghasilkan ekosistem pemberdayaan, sehingga tidak hanya memberikan gizi namun juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas,” pungkasnya. (*/REL)
