JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan dokumen berisi rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi yang dinilainya menantang. Dokumen tersebut juga diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (5/4/2026), JK menjelaskan bahwa dokumen setebal lima hingga enam halaman itu disusun berdasarkan masukan dari kalangan akademisi dan profesional, bukan kepentingan politik.
“Pada bulan Ramadan yang lalu itu teman-teman itu datang untuk menyampaikan aspirasi dan saran dan mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya apapun,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor penting, mulai dari ekonomi, diplomasi, pemerintahan daerah, hingga sistem pemerintahan secara umum.
“Sudah berapa halaman ini? Berapa lima halaman kali ya? enam halaman mengenai ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden sebagai warga negara dalam demokrasi,” kata JK.
Sudah Diserahkan dan Diterima
JK memastikan dokumen tersebut telah disampaikan secara resmi melalui Kantor Presiden dan telah diterima. Ia bahkan menunjukkan bukti penerimaan dokumen tersebut.
“Ini sudah saya sampaikan lewat kantor Bapak Presiden. Ini buktinya. Anda boleh lihat. Jadi sudah diterima oleh kantor beliau bahwa itu sudah dibaca, mudah-mudahan sudah dibaca,” ujarnya.
Dokumen serupa juga diserahkan kepada Menko Perekonomian karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi nasional.
“Ini hanya diberikan kepada dua orang dan kedua itu saya berikan kepada Menko Perekonomian karena ini juga menyangkut masalah ekonomi dan diterima dari kantor Pak Menko. Beliau sudah sampaikan ke saya, sudah membacanya,” kata JK.
Lima Poin Strategis
Lebih rinci, JK mengungkapkan terdapat lima poin utama dalam rekomendasi tersebut, hasil dari diskusi bersama akademisi, praktisi, dan profesional.
“Menyangkut masalah ekonomi, kedua masalah kepemimpinan lintas generasi, bagaimana baiknya. Kemudian masalah diplomasi, karena hadir 12 sampai 13 mantan dubes yang hadir,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan pemerintahan daerah yang dinilai terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kondisi ini membuat implementasi otonomi daerah menjadi kurang optimal.
“Pemerintahan daerah itu kenapa? karena dengan efisiensi atau apapun namanya pengurangan anggaran itu, otonomi daerah sepertinya menjadi kabur,” jelasnya.
JK juga menyinggung penurunan porsi Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dibandingkan masa jabatannya.
“Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dulu waktu jaman saya 30 persen ke daerah. Sekarang sisa 17 persen. Akhirnya daerah tidak bisa banyak berbuat,” ujarnya.
Dampaknya, menurut JK, mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Jalan-jalan pada rusak, tidak bisa diperbaiki akibat anggarannya yang dipotong. Untuk kebutuhan seperti makan gratis, koperasi, atau alutsista, akibat itu semua dipotong di daerah, termasuk anggaran TKD,” tambahnya.
Selain empat aspek tersebut, JK juga menekankan pentingnya komunikasi pemerintah kepada publik.
“Ketiga tentang komunikasi. Bagaimana sebaiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Partisipasi dalam Demokrasi
JK menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, terutama di tengah kondisi yang dinilai tidak mudah.
“Jadi ini suatu niat baik untuk memberikan saran dan pendapat sebagai warga negara. Karena apabila negara ini sulit, semua kena. Karena itu supaya tidak kena maka diberikan saran bagaimana pendapat para ekonom, para praktisi, para profesional,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa proses penyusunan rekomendasi dilakukan secara terbuka.
“Itu itulah hasil pertemuan itu yang sebenarnya terbuka untuk disampaikan. Sama sekali tidak ada niat untuk statemen dari rapat gelap. Tidak sama sekali. Itu terbuka dan hasilnya kita sampaikan,” tegasnya.
JK mengaku siap memaparkan langsung isi rekomendasi tersebut kepada Presiden apabila diberikan kesempatan.
“Iya, Presiden kan sangat sibuk sehingga kadang-kadang susah untuk ketemu. Tapi kalau beliau ada waktu, saya bersedia untuk hadir untuk menyampaikan hal tersebut, termasuk kepada Menteri Koordinator Perekonomian, jika itu sudah dipelajari,” tutupnya. (*/REL)
