JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan dan pembangunan nasional.
Saat ini, Kemenag tengah mematangkan struktur organisasi dan tata kerja Ditjen Pesantren. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyebut proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pesantren terakomodasi secara menyeluruh.
“Kita mencoba mendalami semua kebutuhan pesantren agar tidak ada yang tertinggal. Setidaknya ada tiga fungsi utama yang menjadi fokus, yaitu pendidikan, pemberdayaan, dan dakwah,” kata Thobib dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Dalam rancangan yang disusun, Ditjen Pesantren diproyeksikan memiliki lima direktorat strategis, yakni Direktorat Pendidikan Muadalah, Diniyah Formal, dan Kajian Kitab Kuning; Direktorat Pendidikan Ma’had Aly; Direktorat Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an; Direktorat Pemberdayaan Pesantren; serta Direktorat Pengembangan Dakwah Pesantren. Seluruh unit tersebut dirancang saling melengkapi dengan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Thobib menilai pesantren memiliki potensi besar sebagai sumber daya nasional, tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ia mencontohkan program Beasiswa Santri Berprestasi yang dinilai mampu melahirkan lulusan pesantren yang kompetitif di perguruan tinggi umum.
Namun, ia juga mengakui masih ada pesantren yang menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya.
“Dengan adanya Ditjen Pesantren, diharapkan simpul-simpul pesantren dapat semakin bergerak dan mendapat dukungan lebih baik, termasuk dalam hal sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan dakwah,” ujarnya.
Pembentukan Ditjen Pesantren yang kini naik dari eselon II menjadi eselon I disebut sebagai cerminan komitmen negara dalam memperkuat posisi pesantren.
“Semakin besar organisasi, semakin besar pula perhatian yang diberikan, termasuk untuk memastikan pesantren dapat berkembang lebih kuat di masa mendatang,” pungkas Thobib.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i memastikan Perpres tersebut telah ditandatangani dan kini tengah dalam proses administrasi untuk diundangkan.
“Perpres tentang Direktorat Jenderal Pesantren sudah ditandatangani. Saat ini sedang dalam tahap telaah di Sekretariat Umum untuk segera diundangkan ke dalam Lembaran Negara,” kata Syafi’i di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Ia menegaskan kehadiran Ditjen Pesantren merupakan keniscayaan, mengingat besarnya jumlah pesantren dan santri di Indonesia, serta peran strategis para kiai dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Syafi’i, struktur lima direktorat yang tengah disiapkan dirancang agar mampu menjawab kompleksitas kebutuhan pesantren.
“Struktur ini dirancang sedemikian rupa agar kerja Ditjen Pesantren bisa maksimal. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka gerak organisasi akan pincang dalam melayani kebutuhan pesantren yang sangat kompleks,” ujarnya.
Selain struktur organisasi, aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Syafi’i menekankan pentingnya percepatan rekrutmen agar operasional Ditjen Pesantren dapat segera berjalan efektif.
Ia juga mengingatkan agar posisi strategis diisi oleh figur yang memahami dunia pesantren secara mendalam.
“Untuk urusan kurikulum dan pengasuhan asrama, harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar memahami ‘ruh’ pesantren. Sementara untuk bidang seperti pemberdayaan, kita bisa melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya,” katanya. (*/Rel)
