JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) guna memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran serta penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Tuban, Rabu (1/4/2026).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, menegaskan program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak boleh mengalami penyimpangan dalam bentuk apa pun.
“Keberhasilan program tersebut sangat menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, integritas dan komitmen semua pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya,” ujar Sony dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar tidak ada praktik korupsi maupun penyimpangan dalam program tersebut. Seluruh anggaran negara yang dialokasikan, kata dia, harus benar-benar sampai kepada anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Dalam rangka memperkuat pengawasan, BGN menjalin sinergi dengan berbagai lembaga, seperti Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang transparan, ketat, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan berkelanjutan guna menutup celah potensi penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sony menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan program yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung, Reda Manthovani, menyatakan keterlibatan Kejaksaan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan hukum bagi pelaksana di lapangan.
“Sekaligus menghilangkan keraguan di kalangan petugas daerah terkait potensi kesalahan administratif. Dengan adanya pengawalan dari kejaksaan, para pelaksana diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, fokus, dan profesional,” ujar Reda.
Ia menekankan setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan ketat menjadi keharusan agar program MBG berjalan dengan integritas tinggi.
Reda juga menegaskan keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Melalui pengawasan yang ketat, pendampingan hukum yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul di masa depan. (*/Rel)
