JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi terkait besaran anggaran yang dikelolanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaganya hanya mengelola anggaran sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun sebagaimana yang beredar di publik.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, angka Rp335 triliun yang selama ini muncul di ruang publik berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp67 triliun. Dana tersebut merupakan kebijakan presiden yang disiapkan sebagai cadangan, bukan bagian dari anggaran yang dikelola langsung oleh BGN.
Dadan menegaskan, pengelolaan anggaran BGN difokuskan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total alokasi Rp268 triliun, sekitar 93 persen digunakan untuk bantuan pemerintah dalam program tersebut, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari porsi anggaran tersebut, sekitar 70 persen atau Rp249 triliun digunakan untuk pembelian bahan baku dari produsen lokal.
“Dari Rp249 triliun sebanyak 70% digunakan untuk membeli bahan baku. Sehingga itu menguntungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain,” jelasnya.
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti pembayaran listrik, sewa kendaraan, serta gaji relawan. Hingga kini, BGN mencatat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG telah terlibat dalam pelaksanaan program tersebut di berbagai daerah, dengan kisaran penghasilan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan.
BGN juga menekankan pentingnya peran relawan dalam rantai distribusi program MBG. Oleh karena itu, lembaga tersebut berupaya menjaga kesejahteraan relawan melalui pemberian insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.
Lebih jauh, Dadan menyebut bahwa program MBG tidak hanya dirancang sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal. Penyerapan bahan baku dari dalam negeri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha mikro kecil dan menengah.
“BGN akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Dengan komposisi anggaran yang berfokus pada kebutuhan langsung masyarakat, BGN optimistis program MBG dapat memberikan manfaat ganda, baik dari sisi kesehatan maupun penguatan ekonomi daerah.
