JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak ada pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meski di tengah tekanan ekonomi global.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
“Ya kita membicarakan terkait harmonisasi anggaran yang perlu dilakukan terutama menyikapi situasi,” jelasnya.
Menurut Dadan, pembahasan dalam rapat lebih difokuskan pada harmonisasi anggaran di kementerian dan lembaga dengan alokasi besar, termasuk BGN. Namun, hingga saat ini belum ada perubahan terhadap anggaran program MBG yang telah ditetapkan.
“Sementara kita masih tetap yang ada, terutama yang sudah ditetapkan APBN 2026,” ujar Dadan.
Program MBG sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun pada 2026. Dadan menegaskan anggaran tersebut masih tetap sesuai keputusan pemerintah.
Terkait kemungkinan penyesuaian pada pos belanja lain di luar penyediaan makanan, seperti pengadaan kendaraan operasional, ia menyebut belum ada perubahan.
“Tadi sudah kita bicarakan, kita masih belum ada perubahan,” pungkasnya.
Dadan juga menjelaskan bahwa sekitar 93 persen anggaran program gizi nasional dialokasikan langsung untuk bantuan makanan bergizi kepada masyarakat yang disalurkan melalui satuan pelayanan di berbagai daerah.
Hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu. Program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima manfaat dengan dukungan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Berdasarkan sebaran wilayah, Pulau Jawa mencatat jumlah penerima terbesar dengan 35,47 juta orang, disusul Sumatera sebanyak 12,63 juta penerima dan Kalimantan 2,63 juta penerima.
Kemenkeu Buka Opsi Efisiensi
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih terdapat ruang efisiensi dalam pelaksanaan program MBG, khususnya dalam mekanisme belanja.
“MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya.
Ia juga menilai optimalisasi program tidak harus selalu diikuti dengan penyerapan penuh anggaran.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” kata dia.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan tengah menyusun langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga sebagai upaya menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen. Salah satu fokusnya adalah memangkas Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang dinilai berpotensi membuat belanja negara membengkak.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait perubahan anggaran MBG, dan program tersebut tetap berjalan sesuai pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. (*/Rel)
