PADANG, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan lembaganya akan mengikuti seluruh keputusan Presiden terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Dadan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang membuka kemungkinan efisiensi program tersebut apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.
“BGN akan jalankan apapun putusan Presiden,” kata Dadan dikutip dari kompas.com, Senin (9/3/2026).
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Untuk menjalankannya secara penuh pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar.
Dalam konferensi pers virtual mengenai SDGs di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Jakarta Pusat pada 19 November 2025, Dadan menyebut BGN akan mengelola dana hingga Rp335 triliun.
“Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran Rp 335 triliun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia sehingga tahun depan insyaallah Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan uang Rp 1,2 triliun per hari,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, pagu anggaran yang diterima BGN mencapai Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun. Dana tersebut nantinya akan disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah guna menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.
Anggaran program tersebut juga telah disetujui setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 menjadi undang-undang.
Pemerintah Pertimbangkan Efisiensi
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan efisiensi program MBG jika kenaikan harga minyak dunia menekan APBN.
Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi terhadap sejumlah skenario kenaikan harga minyak, termasuk jika harga minyak mencapai sekitar 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.
“Kita sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS, apa dampaknya ke defisit. Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya.
Meski demikian, ia menegaskan efisiensi tidak akan menyentuh kualitas makanan bagi penerima manfaat.
“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” ujarnya saat acara buka bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, penghematan dapat dilakukan pada pos pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, seperti pembelian perlengkapan tambahan atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemotongan pada belanja kementerian apabila tekanan terhadap APBN semakin meningkat akibat kenaikan harga energi global.
Ancaman Harga Minyak Dunia
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya juga mengingatkan potensi kenaikan harga minyak dunia yang bisa berdampak pada ekonomi nasional.
Menurut Luhut, harga minyak global berpotensi naik hingga mendekati 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang dipatok sekitar 70 dolar AS.
“Ekonomi kita juga bisa akan terkena kalau harga minyak tiba-tiba naik nanti bertahap tuh sampai 100 dollar AS. Sekarang 78 dollar As ya. Padahal kita bikin di APBN kita 70 ya,” jelasnya melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (5/3/2026).
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan energi global, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak dunia.
“Itu Hormuz kan berpengaruh, bagaimana besar pengaruhnya. Berapa hari cadangan strategis minyak kita, energi kita? Kalau tertutup Hormuz ini, berapa? Jadi kontingensi-kontingensi harus disusun,” kata Luhut.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi impor minyak alternatif serta menghitung biaya logistik dan dampaknya terhadap APBN.
“Dari sekarang harus kita lihat dari mana kita harus impor minyak, berapa cost-nya? Berapa selisihnya? Apa dampaknya pada APBN? Ya, kita juga diskusi-diskusi terbuka di Dewan Ekonomi,” ujarnya. (*/Rel)
