Dapur SPPG 3T di Dharmasraya Mangkrak, Investor Diduga Wanprestasi — BGN Diminta Lakukan Evaluasi Nasional
Dharmasraya, 5 Maret 2026 – Pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kategori Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, diduga mengalami wanprestasi dari pihak investor yang telah ditunjuk, setelah sejumlah titik pembangunan tercatat tidak menunjukkan progres sama sekali (0%). Temuan ini terungkap dalam Surat Penyerahan Data SPPG Terpencil Tidak Berprogres yang ditandatangani pada Kamis, 5 Maret 2026 di Pulau Punjung, oleh Ketua Satgas Kabupaten Dharmasraya, Jasman, bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dharmasraya, Ririn Anggreini. Dokumen tersebut menyatakan bahwa berdasarkan verifikasi kondisi lapangan, sejumlah lokasi dapur SPPG 3T di Dharmasraya hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan pembangunan (0%).
Berdasarkan lampiran data yang dihimpun, terdapat sedikitnya enam titik dapur SPPG 3T yang tidak berprogres, yakni:
Nagari Sungai Limau – Kecamatan Asam Jujuhan
Nagari Panyubarangan – Kecamatan Timpeh
Nagari Taratak Tinggi – Kecamatan Timpeh
Nagari Silago – Kecamatan IX Koto
Nagari Banai – Kecamatan IX Koto
Nagari Sinamar – Kecamatan Asam Jujuhan
Seluruh titik pembangunan tersebut tercatat berada di bawah tanggung jawab investor bernama The Hock Thay. Padahal, pembangunan dapur SPPG kategori 3T merupakan infrastruktur kunci dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah di wilayah terpencil.
Investor Tidak Merespon Konfirmasi
Dalam rangka melakukan klarifikasi, tim juga telah mencoba menghubungi pihak investor The Hock Thay melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait tidak adanya progres pembangunan di sejumlah titik tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak yang bersangkutan. Tidak adanya tanggapan dari pihak investor menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen dan kesiapan pelaksana investasi dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T.
Berpotensi Menghambat Program MBG
Sejumlah pihak di daerah menilai bahwa mandeknya pembangunan dapur SPPG 3T berpotensi menghambat implementasi Program Makan Bergizi (MBG) di wilayah terpencil Kabupaten Dharmasraya. Padahal, keberadaan dapur SPPG merupakan komponen utama dalam rantai operasional MBG, yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat. Tanpa keberadaan dapur yang berfungsi, maka pelaksanaan program di wilayah-wilayah tersebut berpotensi tertunda, bahkan berisiko tidak berjalan sesuai target nasional.
Diminta Ada Evaluasi Nasional
Munculnya kasus stagnasi pembangunan dapur SPPG 3T di Dharmasraya juga memunculkan kekhawatiran bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di satu daerah. Beberapa pihak menilai bahwa kemungkinan besar terdapat persoalan yang sama di daerah lain, khususnya pada proyek pembangunan dapur kategori 3T yang melibatkan pihak investor. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk melakukan evaluasi secara nasional terhadap progres pembangunan dapur SPPG 3T, termasuk meninjau kembali kinerja dan komitmen para investor yang telah ditunjuk. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapur SPPG berjalan sesuai dengan target dan tidak menghambat implementasi Program Makan Bergizi (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Selain itu, evaluasi juga diperlukan agar daerah-daerah terpencil yang menjadi sasaran utama program tidak justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat keterlambatan pembangunan fasilitas pendukung. Program MBG sendiri tidak hanya bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui pelibatan petani, peternak, UMKM pangan, serta tenaga kerja lokal dalam rantai pasok dapur SPPG. Jika pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T tidak segera dituntaskan, maka bukan hanya akses gizi masyarakat yang terhambat, tetapi juga potensi penggerak ekonomi lokal yang ikut tertunda. Publik kini menunggu langkah tegas dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dapur SPPG benar-benar menjalankan komitmennya, sehingga Program Makan Bergizi dapat berjalan optimal hingga ke wilayah paling terpencil di Indonesia. (*/ Redaksi )
