JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi langsung dengan para pemimpin negara-negara Teluk menyusul eskalasi perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Komunikasi tersebut dilakukan melalui sambungan telepon.
“Sudah telepon,” kata Sugiono kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).
Sugiono menjelaskan, kepala negara telah menghubungi sejumlah pemimpin di kawasan tersebut. Namun, komunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, belum terlaksana karena kendala penyesuaian waktu.
“Sudah telepon dan masih menunggu waktu MBS, belum bisa ketemu waktunya,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai hasil pembicaraan antar pemimpin negara itu, Sugiono mengaku belum mengetahui secara rinci substansi yang dibahas.
“Ya komunikasinya ya komunikasi antarpemimpin,” katanya singkat.
Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
Di sisi lain, Sugiono juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, terkait memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah. Dalam percakapan tersebut, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berperan aktif mendorong penyelesaian damai.
“Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi, dengan tujuan bersama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menghentikan hilangnya nyawa orang tak bersalah secara tidak perlu,” kata Sugiono melalui akun X resminya, Selasa (3/3).
Ia juga mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri dan segera melakukan de-eskalasi.
“Indonesia mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan segera melakukan de-eskalasi. Penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB harus dijunjung tinggi. Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan yang layak menuju stabilitas regional,” tegasnya.
BoP Dinilai Kehilangan Momentum
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai potensi keberhasilan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berkurang di tengah eskalasi perang terhadap Iran.
“Apalagi dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BoP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bisa jadi potensinya, potensi berhasilnya berkurang,” kata Hassan usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (4/3/2026).
Hassan mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut muncul kesan bahwa peluang BoP untuk mencapai misi gencatan senjata hingga rekonstruksi semakin menurun. Kesan itu, menurutnya, diperoleh setelah Presiden berkomunikasi dengan para kepala negara, khususnya dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Ada kesan begitu, dan dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain khususnya negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil menurun dan menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Presiden akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam BoP di tengah dinamika konflik yang berkembang. Namun, belum ada keputusan final yang diambil.
“Langkah selanjutnya, dalam artian keputusan, kan belum. Pasti beliau akan mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya,” ujarnya.
Sorotan pada Tatanan Global
Hassan juga membeberkan isi diskusi lain antara Presiden dan sejumlah mantan presiden serta wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut menyoroti situasi global yang semakin kompleks akibat eskalasi di Timur Tengah.
“Khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” kata Hassan.
Menurut dia, Presiden secara khusus membahas implikasi konflik tersebut, bukan hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga terhadap tatanan global yang dinilai semakin rapuh.
“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita? Terhadap dunia? Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa,” kata Hassan.
“Karena PBB sudah tidak berperan, dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” lanjutnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan global, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya pada diplomasi dan penyelesaian damai sebagai jalur utama meredakan konflik, sembari terus mencermati perkembangan geopolitik yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas kawasan dan dunia. (*/Rel)
