JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026. Program nasional ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pendanaan MBG sepenuhnya dijamin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan, dan terukur.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Menko Airlangga, Rabu (14/1/2026).
Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung target penerima manfaat MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia pada 2026.
Menurut Airlangga, program MBG memiliki efek ganda yang kuat karena menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah. Hal ini terjadi karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga arus kas pelaksana menjadi kuat dan stabil.
Ia menilai model bisnis SPPG sangat menarik karena memberikan kepastian pembayaran sebelum produksi dilakukan, mempercepat perputaran modal, sekaligus mendorong investasi lokal, usaha kecil, dan ekonomi daerah.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujar Menko Airlangga.
Airlangga mencontohkan daerah Lamongan, Jawa Timur, di mana masyarakat secara gotong royong mulai membangun usaha SPPG. Fenomena ini dinilai mencerminkan kuatnya efek pengganda ekonomi dari program MBG.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp335 triliun, penyaluran dana ke tingkat akar rumput diperkirakan mencapai hampir Rp80 triliun setiap kuartal. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat mendekati Rp37 triliun secara nasional.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambah Airlangga.
Penyaluran dana dalam skala besar secara langsung ke masyarakat tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi, produksi, serta penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Airlangga menyebut, program MBG berpotensi menyerap hingga tiga juta tenaga kerja. Perhitungan ini sejalan dengan asumsi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru.
Dari sisi makro, Airlangga menghitung kontribusi MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7 persen. Bahkan jika realisasi hanya mencapai setengah dari potensi tersebut, program ini tetap dapat memberikan tambahan sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2026.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.
Dengan skema pendanaan yang dijamin APBN dan efek ekonomi yang menjalar hingga ke tingkat grassroot, pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional. (*/Rel)
