JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami perbaikan signifikan seiring meningkatnya jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga awal Januari 2026, tercatat 4.535 dapur telah lulus sertifikasi tersebut.
“Awalnya hanya 38 dapur yang bersertifikat. Sekarang sudah 4.535 dapur yang lulus SLHS. Ini menunjukkan peningkatan kualitas dan kepatuhan standar,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, dalam konferensi pers satu tahun pelaksanaan MBG di SMKN 1 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Nanik menegaskan, sertifikasi menjadi prasyarat penting untuk menjamin keamanan pangan, terutama di tengah lonjakan penerima manfaat MBG yang saat ini mencapai 55,1 juta orang per hari. Menurutnya, standar keamanan tidak boleh dikendurkan meski skala program terus membesar.
“Dengan penerima sebanyak itu, standar tidak boleh longgar. Sertifikasi ini bagian dari upaya menuju zero accident,” ujarnya.
BGN menargetkan jumlah penerima MBG meningkat menjadi 82,9 juta orang pada 2026. Sasaran program mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, santri pondok pesantren, hingga anak-anak di rumah singgah. Perluasan cakupan tersebut, kata Nanik, akan dibarengi dengan pengetatan standar operasional dapur.
“Pak Presiden menekankan jangan ngoyo. Target besar, tapi kualitas harus dijaga. Dapur yang tidak memenuhi standar bisa diberi sanksi hingga ditutup,” tegasnya.
Untuk menjaga konsistensi mutu, BGN juga tengah menyiapkan petunjuk teknis baru yang akan memperkuat pengawasan di lapangan, seiring meningkatnya jumlah dapur dan penerima manfaat program.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menegaskan bahwa sertifikat SLHS tidak diberikan secara otomatis. Setiap SPPG harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh, termasuk uji laboratorium.
“Itu termasuk pemeriksaan laboratorium, semuanya itu dicek,” kata Benyamin. Ia menjelaskan, proses pemeriksaan bisa memakan waktu lebih dari satu minggu. Jika belum memenuhi persyaratan, dapur wajib melakukan perbaikan sebelum dinyatakan layak.
“Kalau ada yang belum baik (secara kualitas), ya, harus memperbaiki dulu untuk menjadi baik. Tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Dari lebih dari 7.000 dapur yang mengajukan sertifikasi, tidak semuanya langsung dinyatakan lolos. Menurut Benyamin, pengetatan ini dilakukan semata-mata demi keselamatan penerima manfaat. “Ini bukan menghambat, tapi memastikan makanan aman. Keselamatan anak-anak prioritas,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, tren insiden keracunan MBG menunjukkan penurunan signifikan seiring peningkatan pengawasan. Sepanjang Desember 2025, tercatat 12 kejadian, jauh lebih rendah dibandingkan fase awal pelaksanaan program.
“Bahkan dalam 19 hari terakhir, tidak ada laporan kejadian atau zero accident. Ini hasil dari pengawasan ketat dan perbaikan sistem,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mencatat kepemilikan SLHS masih sangat rendah. Pada Oktober 2025, hanya 193 SPPG atau sekitar 1,5 persen dari total 10.643 dapur yang telah bersertifikat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mewajibkan seluruh SPPG mengantongi SLHS, terutama setelah korban keracunan MBG sempat mencapai sekitar 6.000 orang.
Kewajiban tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan SLHS bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis, yang diterbitkan pada 6 Oktober 2025.
“Wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, dalam keterangan resmi saat itu. (*/Rel)
