Purbaya Buka-bukaan soal Pencopotan Dirjen Anggaran, Singgung Kebobolan Motor Listrik MBG Rp1 Triliun

JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Panasnya polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya menyeret nama pejabat tinggi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini buka suara terkait pencopotan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman yang diduga berkaitan dengan lolosnya anggaran pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN).

Saat ditanya apakah pencopotan Luky berkaitan dengan pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Purbaya memberikan jawaban singkat namun mengundang tafsir luas.

“Mungkin (dicopot karena meloloskan anggaran motor listrik). Anda tebak saja sendiri,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Iklan

Pernyataan itu langsung memantik spekulasi bahwa pencopotan pejabat eselon I tersebut bukan sekadar rotasi biasa. Terlebih, sebelumnya Purbaya sempat mengakui adanya “kebobolan” dalam sistem penganggaran terkait pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai Rp1,05 triliun.

Anggaran Sempat Ditolak, Tapi Tetap Lolos

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya pernah menolak usulan pembelian motor listrik untuk program MBG pada tahun lalu. Namun, anggaran tersebut tetap muncul dan lolos dalam sistem.

Menurut dia, persoalan itu berkaitan dengan kelemahan perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ujar Purbaya seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/5/2026).

BACA JUGA  Abaikan SE BGN No. 11/2026, Kepala SPPG di Padang Tetap Tolak Relawan Usia di Atas 50 Tahun

Ia menambahkan sistem digital penganggaran kini sedang dibenahi total agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin software-nya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki,” lanjutnya.

Purbaya juga memastikan pejabat baru pengganti Luky Alfirman dan mantan Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu akan dilantik pada Selasa (12/5/2026).

“Besok pelantikan,” ujarnya singkat.

Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Sorotan publik mengarah pada pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik yang diperuntukkan bagi Kepala SPPG dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membenarkan pengadaan tersebut memang masuk dalam anggaran 2025 dan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resminya.

Menurut Dadan, kendaraan operasional itu diperlukan untuk menunjang mobilitas petugas pemenuhan gizi, terutama dalam menjalankan program MBG di berbagai wilayah.

Ia juga menyebut motor listrik dipilih sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan transportasi ramah lingkungan pemerintah.

Namun di tengah efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar justru menuai kritik publik karena dianggap tidak mendesak.

BACA JUGA  “Tak Dipaksa!” Prabowo Persilakan Anak Orang Kaya Tolak MBG

Sinyal Tegas dari Menkeu

Pencopotan Luky Alfirman dinilai menjadi sinyal keras dari Menkeu Purbaya terhadap tata kelola anggaran negara.

Kasus ini sekaligus membuka perhatian terhadap sistem e-budgeting pemerintah yang dinilai masih memiliki celah sehingga usulan anggaran yang sebelumnya ditolak tetap bisa lolos ke tahap finalisasi.

Apalagi, program MBG merupakan salah satu proyek strategis pemerintahan Prabowo Subianto yang menyedot anggaran besar dan menjadi perhatian publik nasional.

Kini, Kementerian Keuangan disebut tengah memperkuat sistem pengawasan digital untuk mencegah munculnya “penumpang gelap” dalam proses penyusunan anggaran kementerian dan lembaga. (*/Rel)

spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses