JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Dadan Hindayana mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp248 triliun–Rp249 triliun melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dana tersebut disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal.
“Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar Rp248 triliun–Rp249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar, dikutip Rabu (29/4/2026).
Menurut dia, skema distribusi anggaran tersebut dirancang agar manfaat program tidak hanya berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Setiap unit SPPG disebut mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.
“Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan,” katanya.
Sebagian besar dana itu, lanjut Dadan, digunakan untuk menyerap bahan baku dari masyarakat sekitar. Ia merinci sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan pangan, dengan 95 persen di antaranya berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
“Artinya, program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah,” ujarnya.
Dampak ekonomi dari program tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat sekitar 6.200 unit SPPG yang berkontribusi pada perputaran dana hingga Rp6 triliun setiap bulan.
“Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini,” ungkapnya.
Dadan menilai aliran dana dalam skala besar itu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal. Permintaan komoditas meningkat, harga menjadi lebih stabil, serta aktivitas produksi petani dan pelaku usaha kecil ikut terdorong.
Selain dampak ekonomi, BGN juga mencatat adanya perubahan pada indikator sosial di sejumlah daerah. Menurut Dadan, laporan yang diterima menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta penyempitan ketimpangan ekonomi.
“Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat,” kata dia.
Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional ini disebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen fiskal strategis yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. (*/Rel)
