JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk operator SPBU swasta ditambah pada 2026. Penambahan kuota tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan mencegah kembali terjadinya kelangkaan seperti yang sempat terjadi di akhir 2025.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut kenaikan kuota impor BBM swasta tahun ini relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024 dan 2025, kuota impor tercatat meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Mirip lah (tambahan kuotanya), hampir sama (dengan tahun sebelumnya),” ujar Laode saat ditemui di Gedung BPH Migas, Selasa (6/1/2026).
Meski demikian, Laode belum merinci volume pasti tambahan kuota impor yang diberikan kepada masing-masing operator SPBU swasta. Ia menegaskan, izin impor BBM untuk 2026 telah diberikan dan jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun lalu.
“Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10 persen dari tahun 2025) miriplah sama,” kata Laode saat ditemui di Kantor BPH Migas usai acara Penutupan Posko Nataru, Senin (5/1/2026).
Menurut Laode, sejumlah SPBU swasta bahkan telah mengajukan izin impor sejak jauh hari, yakni sebelum Desember 2025. Dengan demikian, pasokan BBM di SPBU swasta diyakini segera terisi dan berada dalam kondisi aman.
“Kalau pengajuannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, sebelum Desember mereka sudah mengajukan,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pasokan BBM swasta masih bermasalah. Menurutnya, pemerintah tidak pernah menghentikan impor BBM untuk operator swasta.
“Bukan segera normal, harusnya sudah normal. Kan kita tidak ada menghentikan impor BBM-nya,” tegas Laode.
Sebelumnya, Laode menjelaskan bahwa penetapan kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan konsumsi BBM sepanjang 2025. Kementerian ESDM telah melakukan proyeksi kebutuhan hingga akhir Desember 2025, termasuk menghitung kekurangan pasokan yang sempat terjadi.
“Kemungkinan polanya seperti itu, 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda, kalau tahun ini pakai referensi tahun 2024, tahun depan (2026) pakai referensi (prognosa konsumsi BBM) tahun 2025,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, 7 November 2025.
Senada, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa operator SPBU swasta telah mengajukan kuota impor BBM untuk 2026. Besaran kenaikan kuota akan disesuaikan dengan realisasi penjualan BBM sepanjang 2025 serta asumsi pertumbuhan konsumsi.
“SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas. Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, kemudian itu juga ada asumsi kenaikan,” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).
Pemerintah berharap, dengan penambahan kuota impor tersebut, pasokan BBM di SPBU swasta kembali stabil dan polemik kelangkaan yang sempat terjadi tidak terulang. (*/Rel)
