JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan komprehensif mengenai kondisi terkini perekonomian nasional, mulai dari indikator makroekonomi, upaya mendorong konsumsi akhir tahun, hingga penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Airlangga melaporkan bahwa hingga akhir 2025, kondisi makroekonomi Indonesia berada dalam situasi yang stabil dan positif. Ia menyebut sejumlah indikator utama menunjukkan kinerja yang menggembirakan, termasuk pasar keuangan.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham yang all time high dan dari Januari naik 20 persen. Ini salah satu yang tertinggi di Asia,” ujar Airlangga di hadapan Presiden.
Selain itu, neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia masih mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa tetap berada pada level yang tinggi. Kondisi ini, menurut Airlangga, menjadi bantalan kuat bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Dari sisi sektor keuangan, pertumbuhan kredit nasional tetap berada di zona positif. Hingga akhir tahun, kredit tumbuh sebesar 7,36 persen, didukung oleh likuiditas yang kuat melalui peningkatan uang primer.
“Yang positif, pertumbuhan kredit tetap positif 7,36 persen. Dan uang primer yang kemarin digelontorin Pak Menkeu ini juga tinggi, tumbuh 13,3 persen atau Rp2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ungkap Airlangga.
Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dapat tercapai. Airlangga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di level 5,2 persen, dengan kinerja kuartal IV diperkirakan lebih tinggi.
“Maka target 5,2 persen tahun ini insyaallah tercapai, dan kuartal keempat juga insyaallah kenaikannya di atas 5,4 persen, Pak Presiden,” katanya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat pada akhir tahun melalui berbagai program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik di sektor ritel maupun belanja daring. Selain itu, sektor pariwisata juga digerakkan melalui penyelenggaraan berbagai agenda nasional.
“Ada 37 event di bulan Desember ini, sehingga ini juga akan mendorong pergerakan penduduk Indonesia,” ujar Airlangga.
Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, pemerintah juga mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja. “Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” kata Airlangga.
Selain stimulus konsumsi, pemerintah menyiapkan paket insentif ekonomi berupa diskon tiket transportasi selama libur Nataru 2025–2026. Program ini mencakup diskon tiket kereta api PT KAI sebesar 30 persen, tarif dasar angkutan laut PT Pelni 20 persen, angkutan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry sebesar 19 persen, serta diskon tiket pesawat udara berkisar 13–14 persen.
Menutup laporannya, Airlangga juga menyampaikan rencana penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ia mengusulkan perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan melalui penerbitan Peraturan Presiden.
“Kami mohon perpresnya. Kami akan segera bersurat dan keanggotaannya diperluas karena dewan ini dipimpin langsung Bapak Presiden dan Wakil Presiden,” kata Airlangga.
Dewan tersebut nantinya akan diketuai oleh Menko Perekonomian, dengan wakil Ketua Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Ketua DK OJK, serta melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan perwakilan dunia usaha.
Menurut Airlangga, pembentukan dewan ini memungkinkan pemerintah memantau kondisi ekonomi hingga ke tingkat keluarga, bukan hanya pada level nasional dan agregat.
“Sehingga kami akan ukur perekonomian keluarga, bukan hanya ekonomi nasional. Dengan dukungan BPS dan sensus ekonomi tahun depan, kita bisa mengetahui resiliensi ekonomi keluarga yang akan memperkuat fundamental ekonomi kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,7 persen, literasi keuangan masih berada di angka 66,4 persen. Oleh karena itu, penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat menjadi agenda penting pemerintah ke depan.
“Literasi keuangan kita 66,4 persen. Dibandingkan negara OECD rata-rata 62 persen, kita sudah di atas, namun tetap perlu terus ditingkatkan,” pungkas Airlangga. (*/Rel)
