JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi sikap pemerintah Indonesia yang hingga kini belum membuka akses bantuan internasional untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Meski demikian, PKS menyatakan masih percaya bahwa kemampuan nasional cukup untuk mengatasi kondisi darurat di tiga provinsi terdampak.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan seluruh elemen dalam negeri memiliki kapasitas dan pengalaman kuat dalam penanggulangan bencana besar. Koordinasi yang solid antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan penanganan.
“Pertama, kami masih berharap dan percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas, sumber daya, serta pengalaman dalam menangani bencana besar. Kolaborasi semua elemen pemerintah pusat, pemprov, pemda, TNI-Polri, Basarnas, BNPB, hingga para relawan masyarakat sangat menentukan dalam fase krisis seperti ini,” kata Kholid, Senin (8/12/2025).
PKS menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif. Kholid menyebut Prabowo harus mampu mengorkestrasi semua lembaga agar bekerja selaras.
“Dalam situasi genting dan krisis bencana seperti saat ini, kepemimpinan Presiden menjadi faktor kunci. Presiden perlu memastikan orkestrasi lintas kementerian berjalan cepat, tepat, dan efektif,” ujarnya.
PKS juga mengusulkan agar Presiden, bersama jajaran TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas, berkantor sementara di wilayah bencana guna memperkuat koordinasi lapangan.
“Bila diperlukan, Presiden bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Basarnas, dan seluruh menteri terkait dapat untuk sementara berkantor langsung di wilayah terdampak guna memimpin koordinasi lapangan secara lebih intensif,” kata Kholid.
Selain itu, pemerintah pusat diminta intens berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pemerintah pusat juga perlu berdialog dengan pemprov, pemda, dan masyarakat terdampak untuk memperoleh data dan informasi yang valid di lapangan sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat, efektif, dan efisien,” sambungnya.
Lebih lanjut, Kholid menegaskan bahwa penanganan bencana harus menggerakkan seluruh potensi bangsa. PKS, katanya, telah menurunkan kader hingga pejabat publiknya untuk membantu para korban sejak hari pertama.
“PKS juga turut menggerakkan seluruh kader, pengurus, serta para pejabat publiknya di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, baik melalui bantuan kebutuhan makan minum, pakaian, dapur umum maupun pelayanan langsung dengan evakuasi masyarakat di lapangan sejak hari pertama bencana datang,” jelas Kholid.
Sebagai informasi, banjir dan longsor besar melanda beberapa wilayah di Sumatera pada 25 November 2025. Hampir dua pekan berlalu, pemerintah Indonesia masih menutup opsi bantuan asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana tersebut dan memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban. (*/Rel)
